Krisis Perumahan Eropa: 34 Juta Jiwa Alokasikan 40% Pendapatan untuk Biaya Tempat Tinggal

_______________

KEY FACTS:

■ Lebih dari 34 juta penduduk di Uni Eropa hidup dalam rumah tangga yang menghabiskan lebih dari 40% pendapatan disposabelnya untuk biaya perumahan pada 2025.
■ Rata-rata tingkat beban biaya perumahan (housing cost overburden rate) di UE berada di angka 7,7%, dengan Yunani mencatat rekor tertinggi sebesar 26,4%.
■ Harga rumah di Uni Eropa melonjak rata-rata sebesar 69% antara tahun 2015 hingga kuartal II-2026 menurut data Eurostat.
■ Di kalangan masyarakat yang rentan miskin, beban ini melonjak drastis hingga mencapai rata-rata 29,1% di tingkat Uni Eropa.

____________

Krisis keterjangkauan hunian di Eropa kini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Lonjakan harga rumah, tingginya biaya sewa, serta kenaikan tagihan utilitas yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan membuat jutaan rumah tangga di kawasan tersebut harus mengalokasikan sebagian besar penghasilan mereka hanya untuk bertahan di tempat tinggal masing-masing.

Berdasarkan data Eurostat yang dipublikasikan pada Oktober 2026, harga rumah rata-rata di Uni Eropa melonjak hingga 69% antara tahun 2015 hingga kuartal kedua 2026, di mana beberapa negara bahkan mencatatkan kenaikan harga lebih dari dua kali lipat. Kondisi ini memicu apa yang disebut sebagai housing cost overburden rate—yakni proporsi penduduk yang harus membelanjakan lebih dari 40% dari total pendapatan disposabel mereka untuk biaya perumahan.

Disparitas Beban Perumahan di Berbagai Negara Eropa

Tekanan biaya perumahan dirasakan secara tidak merata di seluruh kawasan. Berdasarkan data terbaru, Yunani menduduki peringkat tertinggi di Eropa, di mana 26,4% warganya harus merelakan lebih dari 40% pendapatan mereka untuk membiayai tempat tinggal—tiga kali lipat lebih tinggi dari rata-rata Uni Eropa. Denmark menyusul di posisi kedua negara anggota UE dengan 14,7%, diikuti oleh Jerman (11,2%) dan Swedia (10,8%).

Sementara itu, di luar anggota UE, negara seperti Swiss (15,3%) dan Norwegia (13,5%) juga mencatatkan angka beban yang cukup tinggi. Sebaliknya, Siprus mencatatkan tingkat beban terendah di Eropa, dengan hanya 2,4% penduduknya yang mengalami kondisi serupa, diikuti oleh Kroasia (3,2%), Slovenia (3,5%), dan Slovakia (3,5%).

Menurut Dr. Hannah Widmer dari ETH Zürich, seperti dikutip euronews.com, akar permasalahan ini terletak pada ketimpangan antara lonjakan biaya perumahan—baik sewa maupun cicilan—dengan pertumbuhan pendapatan yang lambat, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. 

Para ahli juga mencatat bahwa struktur pasar sewa swasta, sistem jaminan sosial (welfare systems), serta kenaikan biaya energi menjadi pemicu utama yang memperparah beban finansial rumah tangga.

Dampak Sistemik pada Kelompok Rentan

Krisis ini memberikan hantaman paling telak bagi kelompok masyarakat yang berada di ambang batas kemiskinan. Di tingkat Uni Eropa, housing cost overburden rate melonjak hingga 29,1% di kalangan penduduk yang berisiko mengalami kemiskinan (memiliki pendapatan di bawah 60% dari median pendapatan nasional).

Yunani kembali mencatat angka paling ekstrem, di mana 82,6% penduduknya yang masuk kategori rentan miskin harus membelanjakan lebih dari 40% pendapatannya untuk perumahan. Artinya, lebih dari empat dari lima warga miskin di negara tersebut terjebak dalam tekanan biaya hunian yang berat. Denmark (59,8%) dan Swiss (56,1%) juga mencatatkan rasio kerentanan yang tinggi pada kelompok demografi serupa.

Dari sisi volume absolut, Jerman menjadi negara dengan jumlah jiwa terdampak terbesar di Eropa, mencapai 9,4 juta orang, disusul oleh Turki (8,6 juta orang), Prancis (4,4 juta orang), Spanyol (3,5 juta orang), dan Italia (2,9 juta orang). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa krisis perumahan bukan lagi sekadar isu lokal perkotaan, melainkan tantangan struktural yang mengancam stabilitas finansial konsumen secara luas.

Stabilitas Keuangan dan Sektor Perbankan

Krisis keterjangkauan perumahan membawa implikasi langsung terhadap stabilitas sektor keuangan dan perbankan. Ketika porsi pendapatan masyarakat yang tersisa untuk konsumsi dan tabungan semakin tergerus oleh biaya tempat tinggal, kemampuan bayar (repayment capacity) nasabah terhadap produk kredit konsumtif—seperti kartu kredit, pembiayaan kendaraan, hingga KPR—akan menghadapi tekanan risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Bagi perbankan komersial, hal ini menuntut kehati-hati yang lebih ketat dalam melakukan analisis risiko kredit (credit scoring) berbasis rasio beban utang terhadap pendapatan (Debt Burden Ratio).

Para pembuat kebijakan dan otoritas fiskal di berbagai negara Eropa dituntut untuk merumuskan intervensi pasar yang lebih agresif, mulai dari percepatan pembangunan perumahan sosial (social housing), pengendalian lonjakan harga sewa, hingga pemberian subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Tanpa adanya reformasi kebijakan suplai hunian dan perlindungan penyewa, risiko kerentanan finansial rumah tangga diperkirakan akan terus meningkat seiring lonjakan biaya utilitas.

Keterjangkauan perumahan adalah fondasi utama kesejahteraan ekonomi makro. Ketika biaya dasar untuk tempat tinggal merampas sebagian besar pendapatan masyarakat, daya beli riil runtuh dan kapasitas inklusi finansial terhambat. Institusi keuangan dan bank digital masa depan harus mulai memperhitungkan indikator beban biaya hidup struktural ini sebagai variabel penentu dalam memitigasi risiko portofolio pembiayaan ritel mereka. ■