Menkeu, BI, dan OJK Pastikan Ekonomi RI Resilien dan Gas Pol Belanja Kuartal IV-2026

___________

KEY FACTS:

● Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kepada Presiden bahwa ekonomi makro Indonesia tetap resilien.
● Pemerintah menggenjot belanja negara di kuartal IV-2026 hingga menembus Rp1.300 triliun dengan defisit APBN dijaga sekitar 2,85% dari PDB.
● Gubernur BI Destry Damayanti mencatat inflasi inti September 2026 terkendali di level 2,8%, sementara inflasi pangan (volatile food) mencapai 5%.
● BI sukses menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam dua hari terakhir melalui intervensi pasar dan insentif hedging.
● Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan penegakan hukum ketat terhadap pelaku coordinated trading di pasar modal.

____________

Pemerintah bersama otoritas moneter dan pasar keuangan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan bahwa kondisi perekonomian nasional berada dalam posisi yang resilien di tengah ketidakpastian global. 

Dalam rapat koordinasi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026, jajaran menteri dan pimpinan lembaga menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus menggenjot pertumbuhan melalui percepatan belanja negara.

Dalam pemaparan di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa aktivitas transaksi ekonomi domestik masih sangat kuat. Fokus utama pemerintah dalam sisa tahun 2026 adalah mendorong akselerasi belanja negara agar tepat sasaran dan mampu mendongkrak konsumsi masyarakat.

"Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dari kuartal empat tahun lalu. Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik, termasuk Perlinsos, bantuan pangan sudah bergulir di kuartal empat dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan government expenditure di perekonomian kita," ujar Suahasil.

Pemerintah menargetkan penyerapan belanja negara pada kuartal IV-2026 dapat menembus angka Rp1.300 triliun, sementara rasio defisit APBN dipastikan tetap terkendali pada kisaran 2,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Stabilitas Moneter dan Pengendalian Inflasi Pangan

Dari sisi sektor moneter, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti melaporkan bahwa stabilitas perekonomian terjaga dengan tingkat inflasi inti per September 2026 yang terkendali di level 2,8%. Kendati demikian, BI memberikan perhatian khusus terhadap inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food inflation) yang telah menyentuh angka 5%. Bank Indonesia dan Kementerian Pertanian berkoordinasi erat guna meredam tekanan harga pangan agar tidak menggerus daya beli masyarakat.

Selain itu, Bank Indonesia sukses meredam gejolak pasar keuangan global dalam dua hari terakhir melalui instrumen intervensi di pasar spot, NDF, DNDF, serta penyediaan insentif biaya lindung nilai (hedging).

Reformasi dan Penegakan Hukum di Pasar Modal

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa pihaknya terus melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia guna meningkatkan transparansi dan likuiditas. OJK juga membawa pesan tegas dari Kepala Negara untuk menindak segala bentuk pelanggaran di sektor keuangan.

"Tadi pesan khusus terpenting adalah bagaimana kita terus menegakkan enforcement ya kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran terkait coordinated trading dan lain sebagainya," tegas Kiky, sapaan akrab Friderica.

Langkah tegas ini diharapkan mampu menciptakan efek jera, memperkuat integritas pasar modal, serta memastikan pasar keuangan domestik semakin transparan dan menarik bagi investor domestik maupun asing.

Sinyal Kepastian yang Krusial

Rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan memberikan sinyal kepastian kebijakan (policy certainty) yang krusial bagi para pelaku pasar di tengah volatilitas makroekonomi global, sekaligus menegaskan soliditas harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter domestik.
​
Di tengah dinamika pasar modal dan tekanan eksternal, akselerasi stimulus belanja pemerintah pada penutupan tahun menjadi instrumen vital untuk menopang ketahanan daya beli masyarakat.
​Implikasi Bagi Perbankan & Korporasi
Ekspansi fiskal yang terukur dan stabilitas nilai tukar Rupiah memberikan kepastian likuiditas serta memproyeksikan lintasan pertumbuhan kredit yang lebih terukur bagi sektor perbankan dan lembaga keuangan.

Penyerapan program perlindungan sosial (Perlinsos) dan bantuan pangan secara efektif pada kuartal IV-2026 berfungsi sebagai penyangga (buffer) daya beli masyarakat segmen bawah dari potensi lonjakan inflasi pangan.
​
Komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menindak tegas praktik coordinated trading menjadi katalis pembersihan pasar dari tindakan manipulatif, yang pada gilirannya memperkuat integritas serta kepercayaan investor institusional jangka panjang.
​
Meskipun demikian, stabilitas ini tetap dihadapkan pada risiko volatilitas harga pangan (volatile food) serta ketidakpastian arus modal global. Ke depan, pemerintah diperkirakan akan mengakselerasi pencairan anggaran secara masif, sementara Bank Indonesia dan OJK mempertahankan pengawasan makroprudensial yang akomodatif namun terukur. ■

____________

FAQ:

Q: Apa fokus utama pemerintah dalam mengelola perekonomian pada sisa tahun 2026?
A: Pemerintah fokus menggenjot belanja negara pada kuartal IV-2026 hingga menembus Rp1.300 triliun guna mendongkrak kegiatan ekonomi masyarakat dan konsumsi domestik.

Q: Berapa target defisit APBN yang dijaga oleh Kementerian Keuangan hingga akhir 2026?
A: Kementerian Keuangan memastikan outlook defisit APBN tetap dijaga di kisaran 2,85% dari PDB.

Q: Bagaimana kondisi inflasi Indonesia menjelang akhir tahun 2026?
A: Inflasi inti nasional per September 2026 tercatat terkendali di level 2,8%, sementara inflasi pangan (volatile food) berada di kisaran 5% dan menjadi perhatian khusus Bank Indonesia.

Q: Apa pesan khusus yang disampaikan OJK terkait pasar modal Indonesia?
A: OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, likuiditas, serta menegakkan enforcement hukum secara tegas terhadap pelaku pelanggaran seperti coordinated trading. ■