Pemerintah bersiap menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Bank Indonesia (BI) juga akan mendukung dengan pembelian SBN dari pasar sekunder dan insentif likuiditas hingga Rp80 triliun bagi perbankan agar kredit perumahan lebih mudah diakses. Fokus […]
Bank Indonesia (BI) meningkatkan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari maksimal 4% menjadi 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan, efektif mulai 1 April 2025. Langkah ini diyakini akan memperkuat likuiditas sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah yang tengah digencarkan pemerintah. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) menyambut kebijakan ini dengan optimisme, meski […]
Pemerintah menggulirkan insentif likuiditas hingga Rp80 triliun guna mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Bank swasta menyambut kebijakan ini dengan strategi ekspansi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), meski tantangan pasar properti tetap mengintai. Poin utama: Bank-bank swasta di Indonesia bersiap menyambut kebijakan insentif likuiditas dari pemerintah guna mempercepat pembangunan 3 juta rumah. Bank Indonesia (BI) mengumumkan […]
Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan besar untuk memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Selain menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan hunian layak yang terjangkau, program ini juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah backlog perumahan yang tak pernah terselesaikan sampai […]
BPD di Indonesia dihadapkan pada tantangan struktural dan eksternal, mulai dari risiko siber hingga dampak geopolitik. OJK menyerukan perbaikan tata kelola dan manajemen risiko demi meningkatkan daya saing sektor perbankan daerah. Dalam seminar nasional FKDK-BPDSI, OJK menekankan perlunya penguatan tata kelola dan manajemen risiko Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menghadapi ancaman siber, risiko laporan keuangan, […]
Bank Indonesia (BI) memperkuat dukungannya terhadap program pemerintah dalam penyediaan 3 juta rumah melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Dengan insentif ini, bank didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor perumahan rakyat, real estate, dan konstruksi—komponen kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. ■ Insentif KLM dari BI mencapai Rp295 triliun hingga pertengahan […]
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI/BBNI) menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas pemerintah: penyediaan 3 juta rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2025, BNI menargetkan pembiayaan 10.750 rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Upaya ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan perumahan nasional, tetapi juga mendukung […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan langkah terobosan dengan mencanangkan pembentukan konsorsium asuransi untuk mendukung program ambisius pemerintah, yakni pembangunan 3 juta rumah per tahun hingga 2029. Program ini, yang menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk meningkatkan akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Konsorsium ini […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan komitmennya untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui kebijakan strategis, regulator mendorong perbankan agar lebih aktif dalam pembiayaan sektor ini, sejalan dengan target ambisius pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah layak huni. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa langkah ini tak hanya memberi […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengambil langkah progresif untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan. Dalam mendukung program ambisius 3 juta rumah dari pemerintah, OJK mengeluarkan serangkaian kebijakan relaksasi yang memberikan kelonggaran bagi perbankan dan pengembang properti. Kebijakan ini tidak hanya mempermudah akses kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga membuka peluang investasi yang lebih besar di […]
