Sabtu, 21 Nov 2026 DIGI-PRODUCTDigi-BankersDigi-ColumnDigi-CryptoDigi-Insights
Breaking
Beranda › Digi-Insurance
Digi-Insurance

OJK Perkuat Kolaborasi Regional ASEAN untuk Ketahanan dan Pengawasan Digital Industri Asuransi

✍️ Raras Aivani Kusumendri 🕒 20 Nov 2026
Kolaborasi regulator dan industri asuransi ASEAN menjadi kunci menghadapi risiko lintas negara, mulai dari bencana alam hingga maraknya produk asuransi ilegal di kanal digital.
Kolaborasi regulator dan industri asuransi ASEAN menjadi kunci menghadapi risiko lintas negara, mulai dari bencana alam hingga maraknya produk asuransi ilegal di kanal digital.

Kesepakatan arah kebijakan dalam AIRM 2026 membawa implikasi langsung bagi ketahanan neraca industri asuransi dan pelindungan konsumen di Indonesia maupun ASEAN. Bagi perusahaan asuransi dan reasuransi domestik, dorongan berbagi risiko regional dan penguatan skema pembiayaan bencana membantu memperluas kapasitas retensi risiko di tengah meningkatnya frekuensi bencana alam.

____________

KEY FACTS:

■ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11/2026), yang diikuti lebih dari 200 peserta dari 11 negara anggota ASEAN.
■ OJK menekankan perlunya kolaborasi erat antara regulator dan pelaku industri untuk membangun ekosistem asuransi ASEAN yang tangguh, sehat, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk membahas program penjaminan polis Indonesia yang berlaku pada 2028.
■ Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin menyatakan kerja sama regional menjadi kunci menghadapi ketidakpastian global dan pesatnya digitalisasi guna melindungi pemegang polis.
■ OJK mendorong penguatan pengawasan lintas negara terhadap distribusi produk asuransi ilegal melalui kanal digital, di samping pembahasan keuangan berkelanjutan (ASEAN Taxonomy) dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence) dalam pengawasan.

______________

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memetakan arah masa depan industri perasuransian di Asia Tenggara dalam pembukaan 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11) lalu.

Forum regional yang dihadiri lebih dari 200 peserta dari regulator, perusahaan asuransi, asosiasi industri, dan lembaga mitra dari 11 negara anggota ASEAN tersebut berfokus pada penguatan ketahanan industri, pelindungan pemegang polis, serta kesiapan menghadapi ketidakpastian global dan percepatan digitalisasi.

Pertemuan tingkat kawasan ini menegaskan bahwa risiko perasuransian—mulai dari risiko jiwa, kesehatan, kerugian, hingga bencana alam—bersifat lintas batas dan menuntut koordinasi pengawasan yang terintegrasi.

Dalam forum ini, para pemangku kepentingan juga membahas persiapan implementasi program penjaminan polis di Indonesia yang dijadwalkan mulai berlaku pada 2028 sesuai amanat undang-undang, serta penertiban pemasaran produk asuransi tanpa izin di kanal digital.

Sinergi Kawasan Hadapi Ketidakpastian Global dan Digitalisasi

Dinamika ekonomi global dan akselerasi transformasi digital mendorong regulator serta pelaku usaha perasuransian di Asia Tenggara mempererat koordinasi lintas yurisdiksi. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menilai ekosistem asuransi kawasan hanya dapat tumbuh sehat dan inklusif apabila regulator, industri, dan pemangku kepentingan bergerak dalam kerangka kolaborasi yang solid.

“Untuk memperkuat ekosistem asuransi ASEAN, kita membutuhkan kerja sama yang lebih erat serta penguatan kolaborasi di antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh kawasan,” ujar Friderica di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11).

Ia merinci sejumlah agenda strategis yang dibahas dalam pertemuan tersebut, mencakup inisiatif asuransi kendaraan bermotor lintas batas, riset risiko bencana, kerja sama antarasosiasi industri di ASEAN, serta kesiapan program penjaminan polis di Indonesia yang sesuai ketentuan perundang-undangan akan efektif pada 2028.

Dari sisi otoritas fiskal, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, menegaskan bahwa perubahan lanskap akibat disrupsi digital dan gejolak eksternal menjadikan kolaborasi antarnegara sebagai prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan publik dan daya tarik investasi kawasan.

“Ketidakpastian global dan pesatnya digitalisasi terus membentuk kembali lanskap industri asuransi. Oleh karena itu, kerja sama regional menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan, melindungi pemegang polis, serta memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi dalam jangka panjang,” kata Herman. 

Menurutnya, ASEAN tetap menunjukkan ketangguhan dan menjadi destinasi investasi yang prospektif, termasuk bagi sektor perasuransian.

Berbagi Risiko Lintas Batas dan Penertiban Kanal Digital

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK sekaligus Ketua AIRM, Ogi Prastomiyono, menekankan bahwa karakteristik risiko industri asuransi menuntut pendekatan kolektif antarotoritas, terutama dalam mendukung kapasitas industri reasuransi di kawasan ASEAN yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam tinggi.

“Risiko itu tidak mengenal batas negara, jadi risiko life, kesehatan, kemudian juga kerugian itu dapat terjadi di mana-mana. Kita sebagai negara ASEAN itu saling terkait karena di industri asuransi itu kolaborasi sangat penting, bukan berkompetisi, tetapi berbagi risiko,” tutur Ogi.

Selain aspek kapasitas reasuransi, OJK mendorong penguatan mekanisme pengawasan lintas batas untuk menindak pemasaran dan distribusi produk asuransi tidak berizin yang marak memanfaatkan kanal digital. Sinergi pengawasan ini dirancang untuk mencegah penetrasi produk ilegal yang melanggar ketentuan hukum nasional dan merugikan konsumen di masing-masing negara anggota.

Agenda AIRM 2026 juga mencakup penyelarasan keuangan berkelanjutan melalui ASEAN Taxonomy, pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence) dalam fungsi pengawasan (supervisory technology), penguatan kerangka penjaminan polis, serta skema pembiayaan dan asuransi risiko bencana.

Kesepakatan arah kebijakan dalam AIRM 2026 membawa implikasi langsung bagi ketahanan neraca industri asuransi dan pelindungan konsumen di Indonesia maupun ASEAN.

Bagi perusahaan asuransi dan reasuransi domestik, dorongan berbagi risiko regional dan penguatan skema pembiayaan bencana membantu memperluas kapasitas retensi risiko di tengah meningkatnya frekuensi bencana alam. Bagi nasabah dan pemegang polis, pengawasan lintas batas terhadap kanal digital serta persiapan program penjaminan polis pada 2028 memperkuat jaring pengaman hukum dan meminimalkan paparan terhadap produk asuransi ilegal.

Ke depan, regulator di kawasan ASEAN akan menindaklanjuti hasil pertemuan AIRM dan AIC 2026 melalui harmonisasi standar keuangan berkelanjutan berbasis ASEAN Taxonomy, pertukaran informasi pengawasan lintas batas untuk menutup celah distribusi asuransi digital ilegal, serta integrasi teknologi kecerdasan artifisial dalam pengawasan industri. Di tingkat domestik, OJK bersama pemangku kepentingan terkait akan terus mematangkan infrastruktur regulasi dan kelembagaan menjelang berlakunya program penjaminan polis pada 2028.

Pembahasan AIRM 2026 menyoroti dua tantangan struktural terbesar industri asuransi modern: keterbukaan batas distribusi akibat digitalisasi dan eskalasi risiko bencana akibat perubahan iklim. Ketika pemasaran produk keuangan semakin mudah menembus batas yurisdiksi melalui platform digital, pengawasan yang bersifat terisolasi di satu negara tidak lagi memadai; integrasi pengawasan lintas negara dan pemanfaatan supervisory technology berbasis AI menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga kredibilitas dan daya saing industri perasuransian ASEAN. ■

DP
Deddy H. Pakpahan
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update