Selasa, 17 Nov 2026 DIGI-PRODUCTDigi-BankersDigi-ColumnDigi-CryptoDigi-Insights
Breaking
Beranda › Digi-News
Digi-News

Pengguna QRIS Tembus 70 Juta, BI Ingatkan Ancaman Penipuan Digital Gerus Kepercayaan Konsumen

✍️ Raras Aivani Kusumendri 🕒 17 Nov 2026
Pengguna QRIS telah menembus 70 juta dengan 49 juta merchant dan lebih dari 20 miliar transaksi hingga kuartal III 2026. Namun, Bank Indonesia mengingatkan bahwa pertumbuhan pembayaran digital harus diimbangi perlindungan konsumen dan keamanan transaksi.
Pengguna QRIS telah menembus 70 juta dengan 49 juta merchant dan lebih dari 20 miliar transaksi hingga kuartal III 2026. Namun, Bank Indonesia mengingatkan bahwa pertumbuhan pembayaran digital harus diimbangi perlindungan konsumen dan keamanan transaksi.

Lonjakan transaksi QRIS yang menembus 20 miliar transaksi menunjukkan bahwa ekonomi digital telah menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi nasional. Namun, maraknya kejahatan siber dan penipuan digital mengancam stabilitas sistem pembayaran secara keseluruhan.

____________

KEY FACTS:

■ Bank Indonesia (BI) mencatat QRIS telah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan 49 juta merchant dengan volume transaksi kumulatif menembus lebih dari 20 miliar transaksi hingga kuartal III 2026.
■ Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 mencapai 77,03 persen, mengalami peningkatan signifikan sebesar 12,36 poin dari angka 64,67 persen pada tahun 2023.
■ Bank Indonesia menekankan pentingnya perlindungan konsumen sebagai prasyarat mutlak sistem pembayaran yang aman.
■ Studi BI terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing menunjukkan bahwa persepsi risiko menurunkan niat menggunakan pembayaran digital, di mana hilangnya kepercayaan membuat pengguna kembali memilih transaksi tunai (cash).

___________

Ekosistem pembayaran digital nasional mencatatkan tonggak sejarah baru seiring perluasan adopsi yang masif. Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah melampaui 70 juta pengguna dengan total 49 juta merchant serta volume transaksi kumulatif menembus lebih dari 20 miliar transaksi hingga kuartal III 2026.

Namun, di balik pertumbuhan inklusi keuangan yang pesat ini, bank sentral melayangkan peringatan keras mengenai potensi ancaman penipuan digital (scam) yang dapat merusak fondasi kepercayaan publik. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menegaskan bahwa pengalaman buruk akibat kejahatan siber berisiko memicu migrasi balik masyarakat dari ekosistem digital ke transaksi tunai tradisional.

Menjaga Kepercayaan Konsumen di Tengah Lonjakan Inklusi Digital

Pertumbuhan adopsi pembayaran digital di Indonesia menunjukkan penetrasi yang luar biasa, merambah berbagai lapisan masyarakat mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penduduk pedesaan, generasi muda, hingga kelompok lanjut usia. Kendati demikian, pencapaian kuantitatif tersebut diiringi oleh tantangan struktural yang tidak ringan. 

Dalam sambutannya pada acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (GEBER PK) di Jakarta, Senin (16/11), Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengingatkan bahwa membangun kepercayaan publik membutuhkan waktu bertahun-tahun, namun dapat runtuh dalam seketika akibat maraknya kasus penipuan digital.

“Hingga kuartal III 2026, QRIS sudah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna. Ini sudah mencapai 49 juta merchant dengan volume transaksi kumulatif lebih dari 20 miliar transaksi. Di balik capaian-capaian tersebut, pengalaman bertransaksi yang aman menjadi kunci membangun kepercayaan,” ujar Filianingsih. Ia menambahkan, “Kepercayaan sudah kita dapatkan, tetapi kita tahu (ke depan), tidak mudah kita bangunnya bertahun-tahun membentuk kepercayaan tersebut.”

Temuan riset internal BI memperkuat urgensi mitigasi risiko tersebut. Berdasarkan studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dimuat dalam Journal of Financial Services Marketing, terungkap bahwa persepsi risiko secara langsung menurunkan niat adopsi pembayaran digital. Kepercayaan yang tegerus tidak dapat dipulihkan hanya dengan insentif finansial sesaat seperti reward, cashback, atau hadiah. 

“Begitu kepercayaan hilang, mereka mengatakan [responden] balik lagi aja ke cash, enggak pakai digital-digitalan,” ungkap Filianingsih. 

Fenomena serupa juga teramati di berbagai negara berkembang, di mana tindakan penipuan terbukti menjadi hambatan utama dalam evolusi layanan keuangan digital.

Sebagai respons strategis, BI menegaskan komitmennya untuk menempatkan perlindungan konsumen sebagai pilar utama yang tidak terpisahkan dari inovasi sistem pembayaran. 

“Karena itu, perluasan akses harus diiringi dengan perlindungan yang efektif agar inklusi digital tidak meningkatkan kerentanan konsumen. Kami di BI sudah mewajibkan bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar pelengkap inovasi, melainkan prasyarat bagi sistem pembayaran yang aman dan efisien, sehingga dalam setiap produk dan services atau kebijakan yang keluar dari BI selalu memikirkan bagaimana perlindungan konsumennya? Sudah diatur belum perlindungan konsumennya?” terangnya.

Filianingsih juga menekankan bahwa inovasi tanpa perlindungan akan menciptakan sistem yang rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan membuat regulator tertinggal dari kecepatan modus operandi kejahatan siber. Oleh karena itu, penguatan edukasi konsumen, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system), serta mitigasi risiko yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi agenda mendesak yang harus terus ditingkatkan

Tulang Punggung Aktivitas Ekonomi Nasional

Lonjakan transaksi QRIS yang menembus 20 miliar transaksi menunjukkan bahwa ekonomi digital telah menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi nasional. Namun, maraknya kejahatan siber dan penipuan digital mengancam stabilitas sistem pembayaran secara keseluruhan. 

Bagi perbankan, regulator, dan penyelenggara jasa pembayaran, menjaga keamanan transaksi bukan lagi sekadar fungsi kepatuhan pelengkap, melainkan fondasi utama untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik (trust) yang menjadi nyawa dari inklusi keuangan digital.

Fokus utama otoritas dan industri keuangan adalah memperketat pengawasan, memperluas literasi keamanan digital bagi masyarakat rentan, serta mengintegrasikan sistem peringatan dini yang responsif terhadap modus penipuan baru. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) yang mencapai 77,03 persen pada 2026 harus terus dikawal dengan perbaikan infrastruktur pengamanan transaksi lintas platform.

Peringatan Bank Indonesia menegaskan bahwa pencapaian volume transaksi yang masif kehilangan esensinya jika tidak diimbangi oleh rasa aman bagi pengguna. Di era di mana inklusi digital telah mencapai skala puluhan juta pengguna, ketahanan siber dan perlindungan konsumen adalah benteng pertahanan terakhir yang menentukan apakah masyarakat akan terus melangkah maju ke era cashless atau justru menarik diri kembali ke dekapan transaksi tunai. ■

DP
Deddy H. Pakpahan
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update