Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan bank melakukan pemblokiran 4.000 nomor rekning yang terindikasi judi online dalam tiga bulan terakhir. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK juga sudah minta bank untuk mengembangkan sistem yang mampu memprofilkan perilaku judi online. Dengan begitu dapat mengenali secara dini aktivitas judi online dan memblokirnya secara mandiri. […]
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) mengungkapkan kredit konsumsi tumbuh stabil setelah pandemi dibandingkan kredit modal kerja dan kredit investasi. Hal ini mendorong perbankan meningkatkan penyaluran buy now paylater (BNPL). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, berdasarkan data terkait jenis penyaluran kredit, per Oktober 2023, kredit konsumsi tumbuh 9,28% (yoy) menjadi […]
Peta Jalan (Road Map) Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen tahun 2023 – 2027 baru saja resmi diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa ini merupakan peta jalan yang kelima diluncurkan pihaknya di tahun ini. Menurutnya, meski diluncurkan terpisah tapi substansi dan pendekatannya terintegrasi. “Baik roadmap pasar […]
Kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan International Labour Organization (ILO) yang juga melibatkan berbagai stakeholder serta industri perbankan, gelar workshop dengan tema “Advancing an inclusive financial ecosystem that enables responsible digital wage payments for SMEs and workers in Indonesia” di Jakarta pada Rabu (6/12). Forum tersebut digelarsebagai upaya mengembangkan ekosistem keuangan yang inklusif dengan mendorong […]
Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penyelenggaraan usaha multifinance, tepatnya dalam Pasal 87 POJK 35/2018, multifinance berbentuk perseroan terbatas harus mencapai ketentuan permodalan sesuai standar, paling lambat 31 Desember 2019. Antara lain, memenuhi ekuitas minimum Rp100 miliar, pemenuhan rasio modal sendiri terhadap modal disetor minimum 50 persen, dan memenuhi rasio permodalan minimum 10 persen dari […]
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) bersama empat asosiasi Fintech di Indonesia Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) meluncurkan Panduan Kode Etik Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial pada Pembukaan Acara Puncak 5th Indonesia […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sedikitnya masih ada 29 platform fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) berizin yang kekurangan modal Rp2,5 miliar. Terkait hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengibaratkan fenomena tersebut sebagai bagian dari seleksi alam fintech yang akan masuk ke fase […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan berbagai aturan baru perihal fintech peer to peer (P2P) lending dalam SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Adapun dalam SEOJK tersebut, terdapat pengaturan terkait bunga hingga penyesuaian pinjaman. Terkait hal itu, fintech peer to peer (P2P) lending PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) menyambut baik segala […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran OJK atau SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Diharapkan ini akan menjadi angin segar bagi industri fintech peer to peer lending. Dari segudang aturan baru yang tertuang dalam SEOJK tersebut, salah satu terdapat aturan bahwa penyelenggara atau fintech lending dalam melaksanakan penilaian (scoring) […]
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti [sebelumnya lembaga ini bernama Satgas Waspada Investasi] mengungkapkan periode September-Oktober 2023 telah melakukan pemblokiran terhadap 173 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah website dan aplikasi serta menemukan 129 konten terkait pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Selain […]
