digitalbank.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan Indonesia mengikuti perkembangan ekonomi digital saat ini.
Hal itu diungkapkan Kepala Negara pada peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QR Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara di Gedung Bank Indonesia (BI) Jakarta, Senin (29/8).
“Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Bukti bahwa negara kita, Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat,” kata Presiden Jokowi.
Hadir pada acara peluncuran, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi secara khusus meminta Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajaran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengawal penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Domestik di Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota segera masuk ke ekosistem pembayaran ini sehingga terjadi percepatan pembayaran.
“Mungkin dulu pembayarannya, mundur, mundur. Tapi dengan kartu kredit ini, begitu transaksi langsung masuk ke rekening kita,” kata Presiden Jokowi.
Dia juga mengingatkan agar ekosistem pembayaran yang telah terbangun akan meningkatkan belanja pemerintah untuk produk-produk buatan dalam negeri ini.
“Betul-betul kita taati bersama sehingga belanja pemerintah, BUMN, dan pemda, semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri. Jangan sampai, saya sudah pesan betul. Sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak maupun PNBP, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor,” katanya.
Presiden Jokowi juga memerintahkan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas untuk secepatnya merampungkan sistem yang akan mengawal proses pembelian barang dan jasa buatan dalam negeri yang berbasis teknologi digital.
“Kemarin, yang sudah komitmen nilainya lebih dari Rp 800 triliun dan realisasi sudah lebih dari Rp 400 triliun, sudah lebih dari target. Tapi kalau bisa masuk Rp 800 triliun dan produk-produknya dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah akan kelihatan,” katanya.
Sementara itu, terkait pengimplementasian QRIS Antarnegara, Presiden Jokowi secara khusus meminta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk secepatnya mengkoneksikan itu dengan sistem pembayaran di Thailand dan negara-negara Asia lainnya.
“Saya minta agar bisa dikoneksikan antarnegara sehingga memudahkan UMKM memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain, baik dengan Thailand dan semua Asia sehingga terjadi efisiensi. Dan, kita tidak hanya menjadi pasar tidak hanya jadi pengguna, tetapi kita memiliki sebuah platform, sebuah aplikasi, yang nantinya penggunanya semakin banyak,” katanya. (HAN)
