digitalbank.id – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor perumahan di dalam negeri diyakini masih akan terus tumbuh positif. Hal itu tentunya didorong permintaan yang tinggi dari masyarakat.
Apalagi, sampai hari ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 backlog perumahan di Indonesia tercatat mencapai 12,7 juta unit. Backlog adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
“Kami meyakini permintaan perumahan, terutama untuk rumah subsidi akan masih tinggi pada tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang terus meningkatkan alokasi anggaran subsidi untuk sektor perumahan,” ujar Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo pada acara media gathering di Bandung, Kamis (24/11).
Pada tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mengalokasi dana subsidi perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp23 triliun untuk pembiayaan 200.000 unit rumah subsidi. Hal ini masih ditambah dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) senilai Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah.
Pada tahun 2023 total target penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun. Sedangkan untuk KPR FLPP pemerintah menaikkan dana subsidinya menjadi sebanyak 220.000 unit.
Menurut Haru yang didapuk menjadi bos BTN pada Maret 2021, semakin banyaknya backlog perumahan maka target program satu juta rumah sudah tidak relevan lagi.
“Maka perlu target yang lebih besar lagi, seperti program 10 juta rumah, sehingga pada tahun 2045, backlog perumahan sudah bisa teratasi alias tidak ada lagi backlog,” kata alumnus Teknik Industri Pertanian dari Universitas Brawijaya.
Haru mendapatkan gelar Magister Business Administration (MBA) di Emory University pada tahun 2000. Ia mulai meniti karir di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 1994 sebagai Senior Trader Money Market and Fixed Income Securities Desk.
Karier Haru terus menanjak di BRI. Tercatat, pada 2014, ia didapuk sebagai Executive Vice President Head of Treasury. Hanya setahun menjabat sebagai EVP, Haru lantas diangkat menjadi Direktur Keuangan BRI pada tahun 2015 hingga Januari 2021. (HAN)
