Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan pimpinan empat bank Himbara di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mempercepat inklusi keuangan, terutama bagi penerima bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Pemerintah menargetkan peningkatan kepemilikan rekening agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan langsung diterima penerima manfaat. Meskipun tingkat akses ke perbankan sudah mencapai 89%, masih ada tantangan di beberapa daerah yang minim literasi keuangan. Prabowo meminta bank-bank Himbara untuk mempercepat edukasi dan inklusi keuangan agar manfaat perbankan lebih luas dirasakan masyarakat.
Fokus utama:
- Prabowo menekankan pentingnya kepemilikan rekening bank bagi masyarakat penerima bansos dan subsidi agar bantuan lebih efisien dan transparan.
- Walaupun 89% masyarakat Indonesia sudah memiliki akses perbankan, literasi keuangan di beberapa wilayah masih rendah, terutama di daerah terpencil seperti Maluku Utara dan Halmahera.
- Bank-bank milik negara (Himbara) dan Kantor Pos ditugaskan untuk mempercepat proses kepemilikan rekening serta meningkatkan edukasi keuangan bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan empat direktur utama bank Himbara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3), untuk membahas percepatan inklusi keuangan, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pemerintah.
Dalam pertemuan yang berlangsung sebelum Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Presiden menegaskan bahwa inklusi keuangan adalah kunci dalam memastikan bantuan sampai ke tangan penerima yang berhak dengan lebih cepat dan akurat.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa kepemilikan rekening bank menjadi salah satu fokus utama pembahasan.
“Inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu yang dibahas,” kata Mahendra.
Presiden menegaskan bahwa semua penerima bansos dan subsidi harus memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan lebih transparan dan tepat sasaran. Dengan sistem ini, bantuan dapat langsung masuk ke rekening penerima tanpa melalui perantara yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
“Ini menyeluruh, baik untuk bansos, subsidi, maupun program sosial lainnya. Dengan rekening bank, bantuan bisa langsung diterima pihak yang berhak,” ujar Mahendra.
Dalam upaya mempercepat inklusi keuangan ini, pemerintah akan menggandeng bank-bank Himbara, yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, serta Kantor Pos sebagai lembaga distribusi keuangan di daerah yang belum terjangkau layanan perbankan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa sekitar 89% masyarakat Indonesia telah memiliki akses ke layanan perbankan. Namun, tingkat pemanfaatannya masih belum optimal karena kurangnya literasi keuangan di beberapa daerah.
“Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara dan Halmahera, yang masih rendah. Oleh karena itu, Himbara perlu membantu menjelaskan literasi keuangan agar masyarakat memahami cara menggunakan rekening serta risiko investasi,” kata Airlangga.
Masalah literasi keuangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong masyarakat untuk lebih aktif menggunakan rekening bank mereka, terutama untuk transaksi keuangan sehari-hari dan investasi.
Selain percepatan kepemilikan rekening, Presiden juga meminta bank-bank Himbara untuk lebih aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Edukasi ini penting agar masyarakat tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga memahami cara menggunakannya secara efektif.
“Ini ke arah literasi keuangan, capaiannya harus lebih ditingkatkan,” tegas Airlangga.
Dalam rapat terbatas tersebut, hadir pula Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Pemerintah berharap dengan langkah ini, inklusi keuangan dapat ditingkatkan secara merata di seluruh Indonesia, sehingga distribusi bansos dan subsidi semakin transparan, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ■
