Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat strategis dengan pimpinan bank BUMN yang tergabung dalam Himbara di Istana Kepresidenan, Jakarta, membahas inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Rapat yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Ketua OJK Mahendra Siregar ini menyoroti pencapaian inklusi keuangan nasional yang telah mencapai 89%, namun masih menghadapi tantangan di daerah tertentu seperti Halmahera, Maluku Utara. Pemerintah menargetkan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat lebih memahami manfaat rekening bank serta risiko investasi.
Fokus utama:
- Pemerintah mencatat bahwa 89% penduduk Indonesia sudah memiliki akses perbankan, tetapi literasi keuangan di beberapa daerah masih tertinggal.
- Presiden Prabowo meminta bank-bank Himbara untuk memperkuat edukasi keuangan dan memfasilitasi masyarakat dalam memahami produk keuangan serta investasi.
- Pemerintah akan menggenjot program edukasi keuangan berbasis digital dan memperluas akses layanan perbankan ke daerah-daerah tertinggal.
Presiden Prabowo Subianto mengundang para petinggi bank-bank Himbara ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas strategi peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Hadir dalam rapat tersebut Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.
Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah mencatat pencapaian positif dalam inklusi keuangan, dengan 89% masyarakat Indonesia telah memiliki akses ke layanan perbankan. Namun, masih terdapat kesenjangan signifikan di beberapa daerah, seperti Halmahera, Maluku Utara, yang tingkat literasi keuangannya masih rendah.
“Bank BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar masyarakat tidak hanya memiliki rekening bank, tetapi juga memahami cara menggunakannya serta risiko dalam berinvestasi,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3).
Meski angka inklusi keuangan nasional telah mencapai 89%, tantangan besar masih ada di sejumlah wilayah. Ketua OJK Mahendra Siregar menegaskan bahwa literasi keuangan tidak hanya mencakup kepemilikan rekening bank, tetapi juga pemahaman dalam mengelola keuangan dan investasi.
“Dengan inklusi keuangan yang meningkat, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar memahami manfaat rekening bank dan tidak mudah terjebak investasi bodong,” jelas Mahendra.
Sebagai contoh, banyak masyarakat di daerah tertinggal yang masih enggan menggunakan layanan perbankan secara optimal, baik untuk transaksi harian maupun tabungan. Selain itu, masih banyak warga yang belum memahami pentingnya diversifikasi investasi dan bagaimana menghindari skema investasi ilegal yang kerap merugikan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa bank-bank Himbara harus lebih proaktif dalam mendorong edukasi keuangan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat literasi rendah. Hal ini mencakup penyediaan layanan keuangan berbasis digital yang lebih mudah diakses, serta program edukasi yang mengajarkan masyarakat tentang pentingnya perencanaan keuangan dan investasi yang aman.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas program literasi keuangan berbasis digital dan kerja sama dengan komunitas lokal untuk menyosialisasikan manfaat layanan perbankan. Selain itu, bank-bank Himbara juga diharapkan lebih aktif dalam mendukung program penyaluran bantuan sosial agar langsung masuk ke rekening penerima tanpa perantara.
“Penyaluran program pemerintah seperti bansos dan subsidi harus dipastikan tepat sasaran melalui rekening bank masing-masing penerima,” tambah Mahendra Siregar.
Selain itu, pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, regulator, dan industri perbankan dalam meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat.
Dengan strategi yang lebih terarah dan sinergi antara pemerintah serta industri perbankan, literasi keuangan di Indonesia diharapkan dapat meningkat secara signifikan, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan bijak dan terhindar dari risiko investasi yang merugikan. ■
