Presiden terpilih Prabowo Subianto menggagas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa di seluruh Indonesia guna memperkuat ekonomi pedesaan dan rantai distribusi pangan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Untuk itu, pemerintah meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, dan BTN—berperan aktif dalam pembiayaan awal.
Fokus utama:
- Pendirian 80.000 koperasi desa. Inisiatif besar pemerintah untuk membangun koperasi di seluruh desa di Indonesia.
- Kendala pendanaan dan peran himbara. Pemerintah hanya mengalokasikan Rp1 miliar per desa per tahun, sementara kebutuhan mencapai Rp3–5 miliar. Himbara diminta menyediakan pinjaman yang bisa diangsur dalam 3–5 tahun.
- Dampak pada ekonomi edesaan. Koperasi ini diharapkan memperkuat ekosistem pertanian, meningkatkan daya saing produk desa, dan menekan harga bahan pokok dengan memangkas rantai distribusi.
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyiapkan strategi besar untuk memperkuat ekonomi desa dengan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih) di 70.000–80.000 desa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi pedesaan sekaligus memperbaiki rantai distribusi pangan.
Namun, tantangan terbesar adalah pendanaan. Setiap koperasi diperkirakan membutuhkan Rp3–5 miliar, sedangkan dana desa yang tersedia hanya Rp1 miliar per tahun. Untuk menutup kekurangan anggaran, pemerintah meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang beranggotakan BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, berperan dalam pembiayaan awal.
“Satu desa membutuhkan Rp3–5 miliar, sementara dana desa hanya Rp1 miliar per tahun. Dalam lima tahun, satu desa bisa mengumpulkan Rp5 miliar. Namun, karena dana desa juga digunakan untuk keperluan lain, maka Himbara perlu ikut berperan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Senin (3/3).
Himbara akan diminta menyediakan pinjaman awal untuk pendirian koperasi, yang nantinya bisa diangsur dalam jangka waktu 3–5 tahun.
Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa program ini akan dikembangkan dalam tiga model utama:
- Mendirikan koperasi baru di desa-desa yang belum memiliki koperasi.
- Revitalisasi koperasi yang sudah ada agar lebih produktif dan modern.
- Mengintegrasikan kelompok tani ke dalam koperasi, khususnya dari 64.000 gabungan kelompok tani (gapoktan) yang ada di Indonesia.
Dengan integrasi ini, pemerintah ingin memotong mata rantai distribusi pangan yang selama ini memperbesar selisih harga dari produsen ke konsumen. “Jika rantai distribusi lebih efisien, harga pangan bisa lebih murah dan petani mendapat keuntungan lebih besar,” kata Budi Arie.
Pembentukan koperasi ini sejalan dengan visi Prabowo untuk meningkatkan kedaulatan pangan dan daya saing produk desa. Dengan adanya koperasi, petani dan pelaku usaha desa dapat memperoleh akses permodalan lebih mudah, meningkatkan produksi, serta memperluas pasar.
Koperasi juga diharapkan dapat:
- Mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, sehingga harga komoditas lebih stabil.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha desa dengan bantuan modal dan pelatihan.
- Mempermudah akses ke pasar nasional dengan sistem distribusi yang lebih efisien.
Namun, tantangan terbesar adalah eksekusi program ini agar tidak hanya menjadi proyek besar di atas kertas. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan koperasi berjalan transparan dan akuntabel agar tidak bernasib sama seperti banyak koperasi sebelumnya yang kolaps akibat salah urus.
Gagasan Prabowo membangun 80.000 koperasi desa merupakan langkah ambisius dalam mendorong ekonomi desa dan memperkuat rantai pasok pangan nasional. Dengan keterlibatan Himbara dalam pembiayaan, skema ini berpotensi mengatasi kendala permodalan.
Namun, keberhasilan program ini bergantung pada implementasi yang baik, transparansi pengelolaan, serta koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat desa. Jika eksekusi berjalan optimal, Kop Des Merah Putih bisa menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan Indonesia di era pemerintahan Prabowo. ■
