Pemerintah bersiap menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Bank Indonesia (BI) juga akan mendukung dengan pembelian SBN dari pasar sekunder dan insentif likuiditas hingga Rp80 triliun bagi perbankan agar kredit perumahan lebih mudah diakses.
Fokus utama:
- Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menerbitkan SBN khusus untuk membiayai program rumah bagi MBR.
- BI akan membeli SBN dari pasar sekunder serta memberikan insentif likuiditas sebesar Rp80 triliun bagi bank-bank penyalur kredit perumahan.
- Kebijakan ini sejalan dengan program prioritas Prabowo, termasuk hilirisasi industri dan ketahanan pangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa memiliki hunian yang layak.
“Kami hari ini berdiskusi untuk meningkatkan kapasitas dalam mendukung MBR melalui penerbitan SBN perumahan yang nantinya akan dialokasikan untuk pembiayaan sektor ini,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (21/2).
Sejalan dengan itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa BI akan turut serta dalam pendanaan program ini dengan membeli SBN dari pasar sekunder. Langkah ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana, termasuk untuk mengelola SBN yang jatuh tempo akibat pandemi COVID-19.
“Dukungan pendanaan dari BI dilakukan melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Dana ini tidak hanya untuk kebutuhan debt switching SBN eks-COVID, tetapi juga untuk mendukung pembiayaan program perumahan,” ujar Perry.
Sebagai bentuk dukungan lebih lanjut, BI juga akan mengucurkan tambahan insentif likuiditas sebesar Rp80 triliun bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang masuk kategori MBR.
“Tambahan insentif likuiditas untuk bank-bank dalam menyalurkan kredit perumahan mencapai Rp80 triliun,” tambah Perry.
Asta Cita dan komitmen pemerintah
Kebijakan penerbitan SBN perumahan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan Asta Cita, yang mencakup berbagai program strategis seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, serta penguatan sektor perumahan.
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kombinasi kebijakan moneter dan fiskal ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian PUPR, backlog perumahan di Indonesia pada 2023 mencapai 12,7 juta unit, dengan mayoritas MBR masih kesulitan mengakses kredit kepemilikan rumah.
Menurut laporan Bank Dunia, akses terhadap perumahan yang terjangkau masih menjadi tantangan besar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi jutaan masyarakat yang belum memiliki hunian layak.
Dengan penerbitan SBN perumahan dan dukungan dari BI, pemerintah optimistis program 3 juta rumah akan berjalan dengan lebih lancar dan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. ■
