Menteri BUMN Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk memperketat pengawasan terhadap developer dan notaris nakal dalam penyelesaian sertifikat KPR guna melindungi hak rakyat. BTN diminta memperbaiki sistem tata kelola dan mempercepat penyelesaian sertifikat, sejalan dengan Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini melibatkan pemutakhiran data, pembentukan satgas, dan penerapan sanksi tegas berupa daftar hitam bagi pihak bermasalah.
Poin utama:
- Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pentingnya blacklist bagi developer dan notaris nakal dalam penyelesaian sertifikat KPR.
- BTN telah menyelesaikan 80 ribu sertifikat sejak 2019 dan menargetkan 15.000 sertifikat LAT selesai pada 2025 melalui task force dan profiling.
- Program Tiga Juta Rumah, yang diusung Presiden Prabowo, menempatkan BTN sebagai pengelola 82% perumahan subsidi dengan tata kelola yang terus diperbaiki.
Menteri BUMN Erick Thohir mengeluarkan pernyataan tegas mengenai perlindungan hak rakyat atas kepemilikan hunian. Dalam konferensi pers, Erick meminta BTN mempercepat penyelesaian sertifikat KPR debitur dan bertindak tegas terhadap developer serta notaris nakal. Kebijakan ini, kata Erick, sangat penting dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional.
“Saya apresiasi BTN yang terus berbenah. Tapi kalau ada developer atau notaris bermasalah, saya minta langsung di-blacklist. Jangan hanya di BTN, tapi juga di semua bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara],” ujar Erick, Selasa (21/1).
Pernyataan ini disambut dengan komitmen dari Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, yang menyatakan bahwa BTN akan memperketat seleksi mitra dan membentuk task force khusus untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat.
Gerak cepat BTN
BTN telah menyelesaikan 80 ribu sertifikat bermasalah sejak 2019, bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, masih ada sekitar 38.144 sertifikat dalam kategori “Luar Ambang Toleransi” (LAT). Nixon menargetkan 15.000 sertifikat LAT selesai tahun ini melalui berbagai langkah strategis, termasuk pembentukan satgas, profiling developer, dan membuka kanal pengaduan masyarakat.
“Kami akan melakukan profiling developer dan notaris, memberikan rating mulai dari Platinum hingga non-rating. Developer non-rating tidak akan lagi mendapatkan prioritas untuk KPR atau Kredit Yasa Griya,” jelas Nixon. Upaya ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitur sekaligus mencegah penyalahgunaan dana subsidi pemerintah.
BTN juga akan menghentikan kerja sama dengan developer bermasalah dan berbagi daftar hitam ke BP Tapera untuk memastikan mereka tidak lagi menyalurkan KPR subsidi. Selain itu, BTN mendata ulang notaris untuk memastikan hanya pihak yang kredibel dan bertanggung jawab yang bekerja sama dalam penyelesaian sertifikat.
Perbaikan sistem tata kelola
Langkah BTN untuk membereskan masalah ini tidak berhenti pada sanksi dan pemutakhiran data. BTN juga membuat Service Level Agreement (SLA) yang menetapkan waktu maksimal penyelesaian sertifikat menjadi tiga bulan. “Jika melewati threshold, kami akan membekukan kerja sama dengan pihak terkait,” tegas Nixon.
Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto menempatkan BTN sebagai pemain utama, mengelola 82% perumahan subsidi. Erick Thohir menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor swasta harus diiringi dengan transparansi data. “Pembukaan data yang besar sangat penting untuk memastikan uang pemerintah tidak salah sasaran,” ujar Erick. ■
