ZURICH INDONESIA mempublikasikan Survei Sustainability Executives yang dilakukan di 15 negara dengan mengumpulkan tanggapan lebih dari 700 pejabat eksekutif terkait dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, di mana tantangan terbesarnya adalah terkait biaya dan skala modal.
Sustainability Country Lead Zurich Indonesia Budi Darmawan mengatakan, tantangan utama dalam mengembangkan rencana net zero emission juga dihadapi Indonesia, dimana persoalan utamanya adalah kurangnya solusi teknologi yang memadai serta biaya dan skala modal.
“Masih diperlukan lebih banyak lagi dukungan investasi dan insentif untuk membantu perusahaan-perusahaan, baik besar maupun kecil, untuk beralih ke energi terbarukan, armada kendaraan listrik, memperbarui bangunan agar hemat energi, dan mendukung pendataan dan pengukuran,” ujarnya, Senin (16/10).
Baca juga: Citi Indonesia dukung beleid bursa karbon untuk perbankan, ini rinciannya…
Menurut dia, untuk inovasi-inovasi yang terukur dan aplikasi yang cepat, dibutuhkan kolaborasi antar pelaku industri serta pemerintah-swasta dalam penelitian dan pendanaan.
Zurich Indonesia, kata dia, telah berkomitmen untuk memimpin langkah-langkah perubahan iklim yang menjadi isu penting saat ini, dan perlu adanya tindakan sesegera mungkin, serta kolaborasi yang kuat.
“Kami berkomitmen untuk memimpin langkah mengatasi perubahan iklim, Zurich akan terus berperan aktif dalam mencari solusi dan berkolaborasi dengan para pelaku bisnis juga komunitas untuk mendorong dampak yang penting,” katanya.
Baca juga: Zurich Syariah menyulap cuaca ekstrem sebagai peluang bukan ancaman, ini penjelasannya…
Net Zero Emission atau sebutannya emisi nol bersih merupakan situasi di mana jumlah jejak karbon yang bersumber dari aktivitas manusia tidak melebihi jumlah emisi yang dapat bumi serap. Bumi menyerap emisi karbon melalui ekosistem seperti laut dan hutan.
Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian Paris Indonesia, Indonesia juga serius dalam mewujudkan komitmen net zero emission (NZE) pada tahun 2060 yang dikukuhkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nation Framework Convention Climate Change. ■
