digitalbank.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjalin kemitraan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas akses syariah dalam proyek strategis nasional di sektor infrastruktur.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, pihaknya siap mendukung pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai instrumen ekonomi yang memberikan manfaat keberlanjutan untuk Indonesia.
“BSI akan menjadi mitra Kementerian PUPR untuk memperluas akses syariah dalam pembangunan proyek infrastruktur, sumberdaya manusia serta sektor potensial lain di Indonesia yang menggunakan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/2).
Menurut dia, sepanjang 2022, BSI ikut ambil bagian dari proyek pendanaan infrastruktur sesuai syariah dengan nilai mencapai Rp5 triliun.
“Pencapaian ini menjadi motivasi bagi BSI di tahun 2023 agar dapat meningkatkan kontribusi bagi pembangunan Indonesia mulai dari proses hulu hingga hilir. Dengan adanya kesepakatan ini, BSI siap menjadi bagian dari Kementerian PUR untuk bersama – sama menjadikan ekonomi syariah yang maju dan berkontribusi optimal bagi Indonesia,” katanya.
Kolaborasi antara BSI dan Kementerian PUPR tersebut sejalan dengan harapan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Salah satu praktik keuangan syariah yang perlu dipacu BSI untuk mendongkrak ekonomi nasional adalah pembiayaan segmen wholesale, khususnya sindikasi dan sektor riil.
Terlebih, pembiayaan sindikasi melalui skema syariah dinilai cocok dengan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang ditingkatkan oleh pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menyampaikan apresiasi atas kontribusi BSI dalam proyek infrastruktur di Kementerian PUPR. Kementerian PUPR juga menyambut baik inisiatif BSI untuk melakukan penetrasi dan inklusi perbankan syariah di lingkungan Kementerian PUPR.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah dilakukan bersama Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Kementerian PUPR serta pelayanan perbankan syariah bagi pegawai Kementerian PUPR,” kata Zainal. (HAN)
