digitalbank.id – PT BANK Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mengatakan belum ada pembahasan atau arahan terkait narasi akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).
Mucharom, Sekretaris Perusahaan Bank Negara Indonesia, mengatakan emiten bersandi BBNI ini akan terus berupaya dengan mempertimbangkan aspek bisnis yang dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangannya dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan bangsa. . “Mengenai pembahasan akuisisi BTN, dapat saya laporkan belum ada perintah tindak lanjut dari pemegang saham untuk melakukan langkah aksi korporasi,” ujarnya, Sabtu (27/8/2022).
Menurut dia, BBNI kini fokus pada pelaksanaan agenda transformasional yang dicanangkan perusahaan. Perusahaan juga fokus mengoptimalkan kontribusi anak perusahaan yang saat ini sedang menyusun beberapa rencana strategis di bidang digital banking, sekuritas dan multifinance.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin secara terang-terangan menyatakan pemerintah memiliki wacana PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengakuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN. Hal itu terungkap di sela kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Teknologi Riau, Kamis (25/8/2022).
Wapres menjelaskan bahwa BNI diarahkan mengambil BTN konvensional dan kemudian unit usaha syariah (UUS) BTN diambil oleh PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BRIS. Hal itu dilakukan untuk mengonsolidasikan bank pelat merah atau himpunan bank milik negara (Himbara) alias BUMN.
“Memang ada rencana tadinya itu kan untuk mengurangi jumlah bank himbara, sehingga bank BTN itu syariahnya nanti diambil BSI, konvensionalnya diambil BNI, tetapi sekarang itu masih dalam tahap wacana itu,” ungkap Ma’ruf.
Jika menilik kinerja sepanjang semester I/2022, emiten bersandi saham BBNI membukukan kenaikan laba bersih sebesar 75,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8,8 triliun. Laba bersih BBNI tercapai karena fungsi intermediasi terus menguat. Kredit pada semester pertama tahun ini tercatat mencapai Rp620,42 triliun atau naik 8,9 persen yoy. Lebih lanjut, penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK naik 7,0 persen yoy menjadi Rp691,84 triliun. DPK tersebut didominasi oleh CASA dengan porsi 69,2 persen dari total dana masyarakat yang dihimpun oleh perseroan.(SAF)
