digitalbank.id – Bank Indonesia mengungkapkan transformasi digital perbankan di Indonesia membawa efisiensi serta daya jangkau pada UMKM yang jauh lebih luas dibandingkan pendekatan operasional bank sebelumnya yang mengandalkan cara konvensional.
Kepala Kanwil Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Onny Widjanarko mengatakan saat ini ada 64,2 juta UMKM di Indonesia yang merupakan 99,99% dari seluruh pelaku usaha. Hal itu membutuhkan dukungan digitalisasi perbankan.
“BI telah melakukan langkah-langkah strategis dalam digitalisasi sistem pembayaran untuk memudahkan dan membuat pembayaran menjadi murah, antara lain dengan QRIS dan BI Fast,” ujarnya pada webinar hybrid yang diselenggarakan di Gedung Mula, Kota Tua, Jakarta, bertema Transformasi Digital Bank untuk Mendukung UMKM Indonesia akhir pekan lalu.
Menurut dia, digitalisasi sistem pembayaran itu akan membantu para UMKM yang berjumlah 64,2 juta untuk melakukan transaksi secara murah, mudah, dan cepat. “Selain digitalisasi sistem pembayaran yang dilakukan BI, bank juga didorong untuk melakukan transformasi digital agar bisa mendukung UMKM di Indonesia, katanya.
Baca juga: Bank digital sebagai pandemic native, sebuah survei
BI, demikian Onny, berkomitmen mendukung UMKM melalui sistem digitalisasi sistem pembayaran, hal ini secara tegas disampaikan dalam Blue-Print Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang dibuat oleh BI.
“Oleh karenanya semua bank juga perlu menyelaraskan dengan SPI 2025 agar bersama-sama dengan BI mendukung UMKM Indonesia,” katanya.
Webinar tersebut digelar Bank Indonesia bersama dengan Intellectual Business Community (IBC) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BMPD DKI Jakarta. Beberapa narasumber yang hadir a.l. Fitria Irmi Triswati, Group Head Sistem Pembayaran Ritel/Direktur BI; Onny Widjanarko, Kepala Kanwil BI Provinsi DKI Jakarta; Dhani Gunawan Idat, Kepala Kantor Regional 1 OJK Provinsi DKI Jakarta dan Banten.
Selain itu Bayu Prawira Hie, Direktur Eksekutif IBC; Amirul Wicaksono, Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI serta Yayah Diasmono, Direktur Utama Bank Kalteng. Selain itu, hadir pula Dadang Solihin, Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan Faransyah Agung Jaya, pendiri Yayasan Wiranesia, yang menjadi penanggap.
Baca juga: Tak paham selera “High Earners, Not Rich Yet”, jangan harap bank dapat cuan
Dadang Solihin, Deputi Gubernur DKI Bidang Kebudayaan dan Pariwisata memberikan tanggapan bahwa visi transformasi digital bank di Indonesia harus mengedepankan ketahanan ekonomi nasional, antara lain mendukung UMKM yang membuat dan menjual produk lokal diberi prioritas. Faransyah menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat untuk ikut mendidik kemampuan digital UMKM.
Sementara itu pakar transformasi digital Bayu Prawira Hie mengingatkan bahwa untuk mendukung UMKM melalui digitalisasi, bank perlu melakukan transformasi digital terhadap dirinya dulu. Bayu yang merupakan doktor transformasi digital pertama di Indonesia mengangkat penilaian kematangan digital bank di Indonesia yang masih rendah menurut penilaian OJK dalam Cetak Biru Perbankan Indonesia.
“Hal utama yang perlu diperbaiki dari 6 dimensi kematangan digital bank adalah dimensi institusional yang mendapat nilai 46/100, sebagai pendorong terhadap 5 dimensi lainnya,” katanya. (HAN)
