Di tengah revolusi digital yang mengubah wajah industri keuangan global, Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia menghadapi persimpangan jalan: bertransformasi atau tertinggal. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar BPD tetap relevan dan kompetitif. Namun, seberapa siap BPD dalam menghadapi perubahan ini? Tantangannya tidak hanya terletak pada adopsi teknologi, tetapi juga mencakup tata kelola, keamanan data, serta strategi untuk memperluas inklusi keuangan di daerah.
Fokus utama:
- Digitalisasi sebagai keharusan bagi BPD. Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak agar BPD tetap relevan dan mampu bersaing dengan bank nasional serta fintech. Ekspektasi nasabah terhadap layanan digital semakin tinggi, sementara bank konvensional yang lambat beradaptasi berisiko kehilangan pangsa pasar.
- Tantangan transformasi digital BPD: Keterbatasan infrastruktur teknologi dan sistem lama yang belum siap untuk digitalisasi. Lalu, ancaman keamanan siber yang meningkat, sehingga investasi dalam perlindungan data menjadi prioritas. Regulasi ketat yang harus dipatuhi, termasuk standar keamanan dan perlindungan konsumen.
- Dampak positif digitalisasi terhadap ekonomi daerah: Layanan perbankan digital dapat memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat dan UMKM di daerah. Digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan BPD menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara kolaborasi dengan fintech dan penyedia teknologi bisa mempercepat transformasi dan memperkuat daya saing BPD.
Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Wimran Ismaun, menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci bagi BPD agar dapat terus berkembang di era yang serba digital.
“Untuk meningkatkan peran BPD dalam industri jasa keuangan, pemahaman dan inovasi berkelanjutan dalam mewujudkan digitalisasi layanan menjadi sangat penting,” ujarnya pada acara ‘BPD Go Digital’ di Bali, 23-24 Januari 2025.
Perbankan digital telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Bank-bank besar seperti BCA, BRI, dan Mandiri sudah lama mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman nasabah. Sayangnya, banyak BPD yang masih tertinggal dalam hal digitalisasi, baik dari sisi infrastruktur maupun layanan.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada 2024, hanya sekitar 60% BPD yang telah memiliki layanan mobile banking yang setara dengan bank nasional. Sisanya masih beroperasi dengan sistem konvensional, yang lambat laun akan ditinggalkan oleh nasabah.
Jika BPD tidak segera beradaptasi, eksistensinya bisa terancam. Masyarakat tidak akan ragu berpindah ke layanan perbankan lain yang lebih cepat, aman, dan efisien.
Infrastruktur, keamanan, dan regulasi
Meski urgensi digitalisasi sudah dipahami, implementasinya tidak semudah membalik telapak tangan. Ada tiga tantangan utama yang harus dihadapi BPD dalam proses transformasi digital:
- Infrastruktur Tlteknologi yang terbatas. Tidak semua BPD memiliki kapasitas teknologi yang memadai. Banyak bank daerah masih bergantung pada sistem lama yang tidak dirancang untuk era digital. Investasi dalam teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data menjadi kebutuhan mutlak.
- Keamanan data yang rentan. Kejahatan siber menjadi ancaman serius bagi perbankan digital. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa serangan siber di sektor keuangan meningkat 39% pada 2024. Tanpa sistem keamanan yang kuat, BPD berisiko mengalami kebocoran data yang bisa merusak reputasi dan kepercayaan nasabah.
- Regulasi dan kepatuhan. Digitalisasi juga membutuhkan kepatuhan terhadap regulasi yang semakin ketat. OJK dan Bank Indonesia terus memperbarui aturan terkait layanan keuangan digital, termasuk persyaratan keamanan siber dan perlindungan data konsumen.
Di balik tantangan yang ada, transformasi digital juga membawa peluang besar. Dengan layanan digital yang lebih efisien, BPD dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat di daerah, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Menurut laporan McKinsey & Company, adopsi perbankan digital dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30% dan mempercepat inklusi keuangan. Ini berarti lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses layanan perbankan, tanpa harus datang ke kantor cabang.
Lebih dari itu, digitalisasi juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sistem pembayaran digital yang lebih maju, transaksi bisnis menjadi lebih cepat dan mudah. Bank daerah yang mampu menyediakan layanan digital inovatif akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Menghadapi tantangan ini, BPD tidak bisa bergerak sendiri. Diperlukan sinergi antara bank daerah, regulator, dan mitra teknologi untuk mempercepat digitalisasi.
CEO & Partner Veda Praxis, Syahraki Syahrir, menekankan bahwa pendampingan dan tata kelola yang baik adalah faktor penting dalam transformasi digital BPD.
“Kami bekerja sama dengan ASBANDA untuk membantu BPD mendorong implementasi transformasi digital dan meningkatkan pemahaman terkait teknologi di organisasi mereka,” katanya.
Kolaborasi dengan penyedia teknologi keuangan (fintech) juga bisa menjadi solusi bagi BPD yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan mengadopsi teknologi yang sudah dikembangkan oleh fintech, BPD bisa lebih cepat menghadirkan layanan digital tanpa harus membangun semuanya dari nol.
BPD di Indonesia tidak bisa lagi menunda transformasi digital. Kompetisi semakin ketat, ekspektasi nasabah semakin tinggi, dan ancaman kejahatan siber semakin nyata. Jika BPD tidak segera beradaptasi, mereka akan kehilangan relevansi dan berisiko ditinggalkan oleh pasar.
Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja, peningkatan tata kelola, dan keberanian untuk berinovasi. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, BPD tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang sebagai kekuatan ekonomi daerah yang lebih modern dan inklusif.
Saatnya BPD memilih, go digital atau tertinggal! ■
*) Estu Abinaya Lasmana, reporter digitalbank.id.
