Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan besar untuk memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Selain menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan hunian layak yang terjangkau, program ini juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah backlog perumahan yang tak pernah terselesaikan sampai hari ini. Tulisan ini mau menyoroti peran strategis digitalisasi di sektor perumahan. Digitalisasi menjadi kunci utama dalam merealisasikan program ini secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Poin Utama:
■ Digitalisasi sebagai katalisator efisiensi dan transparansi dalam proses pembiayaan perumahan.
■ Sinergi antar kementerian untuk mengoptimalkan sistem data dan pembiayaan.
■ Tantangan infrastruktur dan literasi digital yang harus diatasi agar program sukses.
Digitalisasi dalam program perumahan ini bukan hanya sekadar transformasi teknologi, melainkan juga sebuah langkah yang dapat mempercepat penyelesaian masalah besar yang dihadapi sektor perumahan, seperti rendahnya tingkat akses terhadap pembiayaan rumah, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya tingkat backlog.
Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini tentunya akan menjadi masalah sosial, apalagi ditambah jumlah masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni yang jumlahnya jauh lebih banyak.
“Kita memiliki 10 juta keluarga yang tak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar, kemudian 24-26 juta [mengutip data PLN 450 VA] yang tidak layak huni,” ujar Nixon.
Digitalisasi sektor perumahan, dengan peran strategis yang dimainkan BTN dan kementerian terkait, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan menjadi faktor penentu dalam merealisasikan program ini secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Lantas, bagaimana Indonesia bisa keluar dari persoalan ini? Digitalisasi sektor perumahan, dengan peran strategis yang dimainkan BTN dan kementerian terkait, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan menjadi faktor penentu dalam merealisasikan program ini secara efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Teknologi pembiayaan perumahan
Salah satu langkah pertama yang penting dalam memastikan bahwa program 3 juta rumah berjalan dengan lancar adalah mempercepat proses pembiayaan perumahan. Dalam hal ini, BTN memiliki peran yang sangat besar karena sejak lama sudah menjadi bank yang fokus pada pembiayaan perumahan di Indonesia. Digitalisasi yang diterapkan oleh BTN melalui pengembangan aplikasi dan platform digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pembiayaan perumahan dengan lebih mudah dan cepat.
Melalui aplikasi KPR digital, calon debitur dapat mengajukan permohonan kredit secara online tanpa perlu datang ke kantor cabang. Proses ini memungkinkan masyarakat di berbagai daerah, bahkan di desa-desa terpencil, untuk memperoleh akses ke layanan pembiayaan rumah. Aplikasi ini dilengkapi dengan sistem verifikasi yang cepat dan efisien menggunakan big data dan algoritma yang disesuaikan dengan kemampuan finansial masyarakat. Dengan adanya sistem digital ini, pengajuan KPR menjadi lebih mudah, mempercepat proses verifikasi, dan mengurangi kesalahan manusia yang mungkin terjadi dalam evaluasi manual.
Melalui aplikasi KPR digital, calon debitur dapat mengajukan permohonan kredit secara online tanpa perlu datang ke kantor cabang. Proses ini memungkinkan masyarakat di berbagai daerah, bahkan di desa-desa terpencil, untuk memperoleh akses ke layanan pembiayaan rumah.
Selain itu, BTN bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa rumah yang disalurkan dalam program 3 juta rumah ini tepat sasaran. Salah satu teknologi utama yang diterapkan adalah integrasi data antara Bank BTN dan berbagai kementerian, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Data kependudukan yang tercatat di pemerintah daerah dan data sektor sosial dapat disinkronkan dengan data pemohon yang ingin menerima rumah subsidi atau rumah gratis.
Digitalisasi yang menghubungkan semua sistem ini memastikan bahwa program 3 juta rumah tidak hanya lebih efisien, tetapi juga lebih transparan. Pemerintah dapat melakukan verifikasi terhadap calon penerima subsidi perumahan, memetakan kebutuhan rumah, dan memastikan bahwa bantuan rumah dapat sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Efisiensi pengelolaan data dan pembiayaan
Salah satu masalah yang selama ini menjadi penghambat utama dalam program perumahan adalah pengelolaan data yang tersebar, terutama dalam mendata penerima rumah subsidi. Dengan adanya platform digital yang mengintegrasikan berbagai sumber data, baik itu data kependudukan, data rumah yang sudah terbangun, dan data pengajuan KPR, proses pendataan menjadi lebih efisien.
Menggunakan sistem cloud-based yang terintegrasi, data mengenai penerima rumah dan status rumah yang sudah selesai dibangun dapat dilihat secara real-time oleh pemerintah dan BTN. Hal ini meminimalisir kesalahan administratif, memastikan data tidak tumpang tindih, dan mempercepat proses verifikasi penerima subsidi rumah. Dengan adanya sistem ini, data yang terintegrasi juga memastikan bahwa bantuan perumahan dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat.
Teknologi untuk menanggulangi backlog
Backlog perumahan, yang diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta unit, menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh sektor perumahan di Indonesia. Dengan kondisi ini, program 3 juta rumah bertujuan untuk mengurangi angka tersebut, namun solusi yang cepat dan efisien harus dilakukan dengan pendekatan digital.
Dengan sistem yang berbasis data dan teknologi, BTN dan pemerintah dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa distribusi rumah berjalan dengan lancar, mempercepat pembagian rumah kepada masyarakat, dan mengurangi keterlambatan. Dengan penggunaan teknologi, pengelolaan proyek pembangunan rumah yang lebih efisien, serta distribusi bantuan rumah dapat dilakukan dengan transparansi yang lebih baik.
Salah satu langkah penting adalah penerapan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk memantau progres pembangunan rumah. BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat memanfaatkan teknologi berbasis cloud dan IoT untuk memantau status pembangunan rumah yang sedang berjalan. Pemantauan yang dilakukan secara real-time memungkinkan pemangku kebijakan dan pengembang untuk segera mengetahui apakah ada keterlambatan dalam proyek pembangunan. Teknologi ini juga dapat mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembangunan perumahan agar tepat sasaran.
Dengan sistem yang berbasis data dan teknologi, BTN dan pemerintah dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa distribusi rumah berjalan dengan lancar, mempercepat pembagian rumah kepada masyarakat, dan mengurangi keterlambatan. Dengan penggunaan teknologi, pengelolaan proyek pembangunan rumah yang lebih efisien, serta distribusi bantuan rumah dapat dilakukan dengan transparansi yang lebih baik.
Akses pembiayaan dan Digitalisasi sertifikasi tanah
Program 3 juta rumah juga memiliki tujuan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat yang berasal dari sektor informal dan penyandang disabilitas. Dengan digitalisasi, BTN dapat mengembangkan produk pembiayaan yang lebih fleksibel, terutama bagi mereka yang tidak memiliki bukti penghasilan tetap atau formal, yang merupakan tantangan besar dalam sektor informal.
Melalui platform digital yang disediakan oleh BTN, masyarakat sektor informal dapat mengajukan pembiayaan dengan model cicilan yang disesuaikan dengan pendapatan mereka. BTN juga dapat memberikan akses kepada penyandang disabilitas dengan merancang aplikasi yang ramah disabilitas, serta menyediakan sistem layanan yang memudahkan mereka dalam mengajukan KPR dan memanfaatkan subsidi rumah.
Di sisi lain, Kementerian ATR memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan memiliki legalitas yang jelas dan terjamin. Salah satu cara untuk mempercepat proses legalitas tanah adalah dengan mengimplementasikan digitalisasi dalam sertifikasi tanah.
Melalui platform digital yang disediakan oleh BTN, masyarakat sektor informal dapat mengajukan pembiayaan dengan model cicilan yang disesuaikan dengan pendapatan mereka. BTN juga dapat memberikan akses kepada penyandang disabilitas dengan merancang aplikasi yang ramah disabilitas, serta menyediakan sistem layanan yang memudahkan mereka dalam mengajukan KPR dan memanfaatkan subsidi rumah.
Penerapan sertifikasi tanah secara elektronik (e-sertifikat) dapat memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk program pembangunan rumah memiliki status hukum yang jelas dan sah. Penggunaan teknologi blockchain atau sistem database yang aman juga akan memberikan transparansi dalam setiap transaksi terkait tanah. Selain itu, teknologi Geographic Information System (GIS) dapat digunakan untuk memetakan lokasi-lokasi tanah yang dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan rumah, serta memudahkan pemantauan status legalitas tanah.
Keberhasilan program 3 juta rumah tidak akan tercapai tanpa adanya kolaborasi yang erat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian ATR dan BTN. Salah satu langkah kolaboratif yang penting adalah pengembangan platform integrasi data yang menghubungkan data perumahan, data tanah, dan data pembiayaan. Integrasi ini akan mempercepat seluruh proses dari pengajuan hingga distribusi rumah, serta memastikan bahwa subsidi yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.
Platform ini akan mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan rumah, memverifikasi kelayakan, serta memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan. Penyederhanaan prosedur administratif melalui aplikasi digital akan mempercepat setiap tahap dalam program ini, mulai dari pengajuan rumah, verifikasi, hingga pencairan anggaran.
Contoh kasus negara lain
Digitalisasi sektor perumahan di negara berkembang maupun negara maju telah memberikan kontribusi besar dalam mengatasi masalah backlog perumahan dan menyediakan akses perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah India pada 2015 meluncurkan program perumahan nasional yang disebut Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) untuk menyediakan rumah bagi keluarga berpenghasilan rendah (MBR). Program ini memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pengajuan, verifikasi, dan distribusi bantuan perumahan. PMAY menggunakan platform digital untuk memproses aplikasi secara otomatis dan memantau perkembangan proyek. Warga dapat mengajukan permohonan melalui portal PMAY atau aplikasi seluler, yang meminimalkan keterlambatan dan kesalahan dalam pengumpulan data.
Penggunaan teknologi pembayaran elektronik memastikan distribusi dana yang cepat dan transparan ditambah lagi teknologi pemetaan berbasis satelit membantu pemerintah memetakan daerah-daerah yang membutuhkan rumah, serta memantau progres pembangunan rumah di berbagai wilayah. Dengan penggunaan teknologi ini, PMAY telah membantu lebih dari 10 juta rumah dibangun atau dalam tahap pembangunan, memberi akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak.
Penggunaan teknologi pembayaran elektronik memastikan distribusi dana yang cepat dan transparan ditambah lagi teknologi pemetaan berbasis satelit membantu pemerintah memetakan daerah-daerah yang membutuhkan rumah, serta memantau progres pembangunan rumah di berbagai wilayah.
Di China, pada 2010, pemerintahnya memperkenalkan program pengembangan perumahan berbasis smart city. Namun, fokus pada penerapan teknologi pintar dalam perumahan semakin meningkat sejak 2014 dengan adopsi teknologi besar, seperti big data dan blockchain, untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pembangunan perumahan. China telah banyak mengadopsi teknologi smart city untuk mengatasi masalah urbanisasi yang cepat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Teknologi ini melibatkan berbagai platform yang mengintegrasikan data untuk memfasilitasi pembangunan perumahan yang efisien.
Teknologi smart city di China dilengkapi platform digital untuk akses perumahan. Penggunaan aplikasi berbasis internet untuk memberikan informasi mengenai proyek perumahan dan memungkinkan warga mengajukan permohonan untuk rumah subsidi secara online. Pemerintah China juga menggunakan big data untuk menganalisis kebutuhan perumahan di setiap wilayah berdasarkan data demografi dan tingkat penghasilan, sehingga pembangunan rumah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Bahkan di beberapa kota, China mulai menerapkan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan transaksi tanah dan kepemilikan properti, yang dapat mengurangi sengketa hukum dan mempercepat pengurusan izin pembangunan.
Pemerintah Kenya memiliki salah satu program digital yang inovatif dalam sektor perumahan, yaitu M-KOPA, yang dikenal sebagai platform pembiayaan berbasis teknologi untuk produk perumahan dan energi. Meskipun awalnya lebih dikenal dengan solusi pembiayaan energi solar, M-KOPA juga berkembang untuk menawarkan akses perumahan dengan memanfaatkan platform teknologi digital.
M-KOPA memanfaatkan pembayaran seluler dan sistem kredit digital untuk memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank tradisional. Masyarakat berpenghasilan rendah dapat membeli rumah secara kredit dengan cara mencicil melalui aplikasi seluler. Pengguna dapat membayar secara fleksibel menggunakan perangkat seluler mereka, membuatnya lebih mudah untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
Tak ketinggalan dalam hal adopsi teknologi perumahan, pemerintah Brasil meluncurkan program Minha Casa Minha Vida (MCMV) untuk menyediakan rumah bagi keluarga berpenghasilan rendah. Salah satu aspek kunci dari keberhasilan MCMV adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi subsidi dan pengelolaan pembangunan perumahan.
Warga Brasil dapat mengajukan permohonan rumah subsidi melalui platform online yang terintegrasi dengan database nasional. Sistem ini memudahkan pengelolaan aplikasi dan mempersingkat proses verifikasi. Dengan menggunakan teknologi pemantauan berbasis cloud, pemerintah dan pengembang dapat melacak progres pembangunan rumah secara real-time, mengidentifikasi keterlambatan, dan membuat keputusan berbasis data untuk mempercepat penyelesaian proyek.
Digitalisasi sektor perumahan di negara-negara berkembang dan maju menunjukkan potensi besar dalam menyediakan akses perumahan yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Teknologi seperti big data, cloud computing, blockchain, dan platform pembayaran digital dapat membantu mempercepat proses pembangunan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi dalam distribusi subsidi perumahan.
Warga Brasil dapat mengajukan permohonan rumah subsidi melalui platform online yang terintegrasi dengan database nasional. Sistem ini memudahkan pengelolaan aplikasi dan mempersingkat proses verifikasi. Dengan menggunakan teknologi pemantauan berbasis cloud, pemerintah dan pengembang dapat melacak progres pembangunan rumah secara real-time, mengidentifikasi keterlambatan, dan membuat keputusan berbasis data untuk mempercepat penyelesaian proyek.
Melalui adopsi teknologi ini, negara-negara dapat mengatasi masalah backlog perumahan, menyediakan rumah yang terjangkau, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Kuncinya memang digitalisasi!
Digitalisasi dalam sektor perumahan Indonesia bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga sebuah peluang besar untuk mempercepat proses penyelesaian backlog perumahan dan mempermudah akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti Big Data, blockchain, IoT, dan fintech, program 3 juta rumah dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Keberhasilan digitalisasi dalam program 3 juta rumah tidak hanya bergantung pada teknologi semata, tetapi juga pada sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Program 3 juta rumah yang berbasis digital dapat memastikan bahwa bantuan perumahan tidak hanya sampai pada mereka yang membutuhkan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penyelesaian backlog perumahan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Namun, tantangan terbesar dalam digitalisasi adalah masalah infrastruktur dan literasi digital. Banyak daerah di Indonesia, terutama di luar pulau Jawa, yang belum memiliki akses internet yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan jaringan di daerah-daerah ini, serta mengadakan program edukasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, agar mereka bisa memanfaatkan layanan digital dengan optimal.
Keberhasilan digitalisasi dalam program 3 juta rumah tidak hanya bergantung pada teknologi semata, tetapi juga pada sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Program 3 juta rumah yang berbasis digital dapat memastikan bahwa bantuan perumahan tidak hanya sampai pada mereka yang membutuhkan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penyelesaian backlog perumahan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan. ■
*) Deddy H. Pakpahan, wartawan digitalbank.id
