digitalbank.id – DARI penelaahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditengarai masih banyak kejahatan siber yang menyasar data pribadi konsumen. Tentu saja ini akan menjadi tantangan serius transaksi keuangan digital di Indonesia. Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari mengatakan berdasarkan portal aduan, terdapat banyak masyarakat yang mengadu tentang keamanan data dan penyalahgunaan data pribadi konsumen. “Adapun ancaman […]
digitalbank.id – MENURUT rencana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mencabut penghentian sementara atau moratorium izin layanan financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending pada tahun ini. Sebelumnya, disebutkan juga kemungkinan pencabutan akan dilakukan paling cepat pada kuartal III. Terkait hal itu, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono Gani mengatakan OJK tak […]
digitalbank.id – OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan menggunakan jasa joki pinjol sangat berbahaya dan masyarakat patut menghindari. Joki pinjaman online (pinjol) seringkali menawarkan kepada masyarakat bisa menghapus gagal bayar dan mencairkan dana. Terkait hal itu, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono Gani menyampaikan kasus joki pinjol merupakan masalah lama. Dia menerangkan modus […]
digitalbank.id – SERANGAN telah melanda tanah air baru-baru. Yang terancam serangan siber antara lain industri keuangan, mulai dari sektor perbankan hingga ke sektor multifinance. Tentu ini sangat memprihatinkan dan perlu langkah-langkah antisipasi yang sistematis. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara menyampaikan di tengah maraknya serangan siber di berbagai belahan dunia, diperlukan […]
digitalbank.id – INDUSTRI asuransi Indonesia akan terus berbenah dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menetapkan aturan modal minimum baru bagi perusahaan asuransi pada tahun 2026. Adapun modal minimum perusahaan asuransi konvensional akan ditetapkan menjadi Rp 500 miliar, kemudian modal minimumnya akan didorong mencapai Rp 1 triliun pada 2028. Modal minimum […]
digitalbank.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), tanpa terkecuali, wajib hukumnya menjaga data kerahasiaan serta keamanan data dan informasi pribadi konsumen. Mengutip keterangan resmi OJK, menjaga data nasabah telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Adapun pelaku jasa keuangan […]
digitalbank.id – SETIAP tahun jumlah kantor bank umum serta kantor cabang bank menyusut karena terdesal oleh pesatnya digitalisasi. Dalam kuartal pertama tahun ini, sedikitnys sudah ada 401 kantor bank umum yang tutup. Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank umum di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 24.976. Angkanya susut 401 dibandingkan […]
digitalbank.id – OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan (POJK) nomor 7 tahun 2023 Tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Kepala Departemen dan Pengembangan IKNB OJK, Djonieri menjelaskan bahwa beleid ini mengatur Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Di antaranya, mengatur keanggotaan usaha bersama, pihak utama […]
digitalbank.id – BANK Indonesia (BI) sebagai otoritas keuangan, bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) memastikan bahwa kegiatan sistem pembayaran di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sudah berlangsung normal. Hal ini pascagangguan layanan sistem pembayaran di BSI yang terjadi pada minggu lalu. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan, di bawah pengawasan dan […]
digitalbank.id – BULAN Maret 2023 lalu, layanan digital DBS Bank Singapura mengalami kendala selama berjam-jam pada. Para pelanggan tidak dapat masuk ke platform perbankan online seperti PayLah! yang menjadi dompet digital para penggunanya. Pelanggan marah, frustasi atas kegagalan transaksi ini. Otoritas Moneter Singapura (MAS) menganggap masalah ini sebagai “gangguan serius” dan memberlakukan persyaratan modal tambahan […]
