Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambah kriteria konglomerasi keuangan (KK) dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terbaru yang dipublikasikan sejak 2 April 2024 lalu. Konglomerasi keuangan, sesuai definisi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kriteria terkait […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperkuat pengawasan industri perbankan sejalan dengan arah kebijakan perbankan global yang ditentukan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), termasuk dimasukkannya risiko iklim dan risiko digital dalam versi terbaru Basel Core Principles (BCP). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan Basel Core Principles (BCP) for Effective Banking Supervision […]
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan utang pemerintah per 31 Maret 2024 turun tipis menjadi Rp8.262,10 triliun dari posisi akhir Februari 2024 sebesar Rp8.319,22 triliun atau terjadi penurinan Rp57,12 triliun. Dari total utang itu, maka rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat mencapai 38,79%. Sebagai catatan, besaran itu masih di bawah batas aman yang telah ditetapkan, yakni 60% […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pekan ini telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum atau POJK 5/2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, peraturan itu dibuat sebagai bentuk antisipasi bank bangkrut. OJK berharap, dengan peraturan yang baru ini, kemungkinan permasalahan bank dapat dihindari […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa risiko yang dihadapi industri perbankan nasional akibat penguatan dolar Amerika Serikat beberapa waktu ini masih dapat dimitigasi dengan baik. Berdasarkan hasil uji ketahanan (stress test) yang dilakukan OJK, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini relatif tidak signifikan berpengaruh langsung terhadap permodalan bank, mengingat posisi devisa neto (PDN) perbankan Indonesia […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat kompetensi dan kualitas SDM dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada Industri Jasa Keuangan (IJK). Kerja sama ini dilakukan sebagai komitmen OJK dalam memperkuat fungsi pengawasan kepada IJK melalui berbagai program pelatihan yang bekerja sama dengan sejumlah lembaga pelatihan di level nasional dan internasional, […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lonjakan jumlah aduan di sektor pembiayaan di Indonesia, mencapai total 7.816 kasus. Data ini mencerminkan berbagai insiden yang dilaporkan kepada regulator terkait dengan perilaku buruk dalam praktik pembiayaan. Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, memberikan insight terkait jenis aduan yang sering […]
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dengan gembira menyambut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023, yang mengatur beberapa aspek terkait penagihan kepada debitur. Menurut Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, peraturan ini akan memberikan dampak positif dan menghadirkan ketertiban yang lebih baik di industri fintech peer to peer (P2P) lending. Dalam keterangannya, […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua beleid baru sebagai upaya penguatan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Dua POJK yang diterbitkan tersebut adalah POJK Nomor 28 Tahun 2023 (POJK 28/2023) tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS dan POJK Nomor 1 Tahun 2024 (POJK 1/2024) tentang Kualitas Aset […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan terdapat 10 perusahaan asuransi yang tidak melanjutkan pemisahan unit usaha syariah (UUS) alias spin off. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, OJK mencatat terdapat 42 perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah. Di mana, 41 perusahaan tercatat telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah […]
