Fenomena influencer saham yang semakin marak di media sosial kini menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan pengaruh besar terhadap keputusan investasi publik, OJK berencana menerbitkan regulasi baru untuk mengawasi aktivitas para influencer yang seringkali memberikan rekomendasi tanpa dasar analisis yang kuat. Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi investor, terutama generasi muda, dari keputusan investasi […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memperketat aturan pelaporan keuangan bank dengan menerapkan Internal Control over Financial Reporting (ICoFR). Langkah ini bertujuan mencegah praktik window dressing yang kerap terjadi menjelang akhir tahun. Dengan menguatkan transparansi dan tata kelola, OJK berharap sistem keuangan lebih stabil dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Fokus utama: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin […]
Pemerintah tengah menyusun aturan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) guna mempercepat digitalisasi sektor keuangan. Regulasi ini akan menjadi landasan hukum bagi inovasi teknologi keuangan, seperti sistem pemeringkatan kredit inovatif dan agregasi informasi produk keuangan. Dengan aturan yang lebih jelas, industri keuangan digital diharapkan dapat berkembang lebih sehat, terukur, dan mendukung target […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menempatkan 12 dana pensiun dan 8 perusahaan asuransi serta reasuransi dalam pengawasan khusus akibat masalah keuangan yang belum terselesaikan. Sanksi administratif telah dijatuhkan, sementara aset industri asuransi terus tumbuh hingga mencapai Rp1.133,87 triliun. Namun, tantangan sektor ini masih besar, terutama dalam menjaga solvabilitas dan kepercayaan publik. Poin utama: Otoritas Jasa […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengizinkan platform fintech peer-to-peer (P2P) lending untuk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024. Aturan ini bertujuan memperkuat ekosistem keuangan syariah dengan standar tata kelola, manajemen risiko, dan credit scoring yang lebih ketat. Dengan modal awal minimal Rp10 miliar, UUS diwajibkan memiliki Dewan Pengawas […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan sembilan regulasi baru untuk memperkuat pengawasan dan pengembangan sektor pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, serta koperasi jasa keuangan. Aturan ini bertujuan meningkatkan stabilitas industri, transparansi, serta perlindungan konsumen, sekaligus mendorong pertumbuhan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Poin utama: Untuk memastikan sektor keuangan yang lebih stabil dan inklusif, Otoritas Jasa […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank, yang menggantikan regulasi lama yang telah berlaku selama dua dekade. Aturan baru ini membawa penyesuaian signifikan, terutama dalam definisi Rahasia Bank dan pengecualian untuk mengungkap informasi nasabah. Selain itu, POJK ini memberikan kewenangan bagi OJK untuk memberikan izin pembukaan informasi […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024, yang berfokus pada pengaturan fintech peer-to-peer (P2P) lending. Tujuannya adalah memberikan perlindungan maksimal bagi pemberi dana (lender) dengan berbagai ketentuan yang mendukung transparansi dan pengelolaan risiko. POJK ini mencakup pengaturan tentang penilaian kredit, rapat umum pemberi dana, serta kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi […]
Di tengah meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, regulasi khusus terkait asuransi kendaraan listrik masih belum tersedia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan belum ada rencana menerbitkan aturan spesifik dalam waktu dekat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi industri asuransi dan pemilik kendaraan listrik, terutama terkait perlindungan baterai dan biaya perbaikan yang lebih tinggi dibanding kendaraan konvensional. […]
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan regulasi baru tentang skema Coordination of Benefit (CoB), yang memungkinkan klaim asuransi kesehatan bisa ditanggung bersama oleh BPJS Kesehatan dan asuransi swasta. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan lebih menyeluruh bagi masyarakat, meski tantangan teknis masih menghambat optimalisasi implementasinya. Poin utama: Dalam langkah besar untuk memperkuat layanan kesehatan nasional, […]
