Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sebuah langkah besar untuk membangun koperasi di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Inisiatif ini bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada rentenir, tengkulak, dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang kerap menjadi penyebab kemiskinan. Setiap koperasi akan mendapat modal awal Rp5 miliar untuk membangun infrastruktur seperti gudang, cold storage, dan unit simpan pinjam. Program ini melibatkan bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memastikan pendanaan dan keberlanjutan usaha masyarakat desa.
Fokus utama:
- Kopdes Merah Putih hadir untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat desa, mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi.
- Setiap koperasi akan mendapatkan modal awal Rp5 miliar yang dialokasikan untuk fasilitas penyimpanan, transportasi hasil panen, hingga layanan finansial bagi masyarakat.
- Himbara akan menjadi mitra strategis dalam mendukung operasional dan pendanaan koperasi, memastikan program ini berjalan efektif dan berdampak nyata.
Pemerintah mengambil langkah besar dalam memperkuat perekonomian desa dengan mendirikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mengakhiri dominasi rentenir, tengkulak, dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang selama ini menjerat masyarakat pedesaan dalam siklus kemiskinan.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat bagi masyarakat desa. “Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa,” ujar Budi Arie usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3).
Maraknya praktik pinjaman ilegal telah menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di pedesaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kasus terkait pinjol ilegal terus meningkat, dengan bunga yang bisa mencapai 1% hingga 3% per hari. Di sisi lain, tengkulak sering kali memanfaatkan ketergantungan petani terhadap pembiayaan, sehingga mereka harus menjual hasil panennya dengan harga murah.
Kopdes Merah Putih hadir sebagai solusi dengan menyediakan akses keuangan yang lebih adil. Program ini menawarkan layanan simpan pinjam resmi dengan bunga yang lebih rendah dan skema pembayaran yang lebih fleksibel. Dengan begitu, masyarakat desa tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi yang sering kali membuat mereka terjebak dalam utang berkepanjangan.
Pemerintah juga memastikan bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya sekadar koperasi simpan pinjam biasa. Setiap koperasi akan diberikan modal awal Rp5 miliar, yang digunakan untuk membangun gudang penyimpanan, cold storage, gerai desa, serta kendaraan operasional seperti truk angkut dan bengkel.
“Rp5 miliar itu ada komponennya, ada bangun gudangnya, ada bangun cold storage-nya, ada bangun gerainya, terus ada truk. Paling tidak ada dua truk, truk dan bengkel, truk desa itu buat ngangkut barang hasil desa, termasuk juga membawa barang-barang ke desa,” jelas Budi Arie.
Dengan adanya fasilitas ini, petani dan pelaku usaha desa bisa menyimpan hasil panen lebih lama tanpa takut harga anjlok karena harus segera dijual ke tengkulak. Selain itu, truk desa akan membantu distribusi produk secara lebih efisien, membuka peluang bagi masyarakat desa untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Agar program ini berjalan lancar dan berkelanjutan, pemerintah menggandeng bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan dan pendampingan koperasi desa. Bank-bank tersebut akan membantu dalam hal penyediaan modal kerja, sistem keuangan digital, hingga edukasi literasi keuangan bagi masyarakat desa.
Langkah ini dinilai strategis karena keterlibatan perbankan akan memastikan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan profesional, sekaligus meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan perbankan formal.
Meski memiliki potensi besar, pelaksanaan Kopdes Merah Putih juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti sosialisasi program kepada masyarakat desa, transparansi pengelolaan dana koperasi, serta pengawasan terhadap implementasi di lapangan.
Namun, jika program ini berhasil dijalankan dengan baik, Kopdes Merah Putih bisa menjadi game-changer dalam perekonomian pedesaan, menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi ke kepala desa di seluruh Indonesia agar mereka bisa memahami mekanisme dan manfaat koperasi ini bagi warga setempat.
Dengan adanya Kopdes Merah Putih, diharapkan masyarakat desa tidak lagi terjebak dalam lingkaran utang dan bisa membangun ekonomi berbasis komunitas yang lebih mandiri dan berkelanjutan. ■
