BPD di Indonesia dihadapkan pada tantangan struktural dan eksternal, mulai dari risiko siber hingga dampak geopolitik. OJK menyerukan perbaikan tata kelola dan manajemen risiko demi meningkatkan daya saing sektor perbankan daerah. Dalam seminar nasional FKDK-BPDSI, OJK menekankan perlunya penguatan tata kelola dan manajemen risiko Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menghadapi ancaman siber, risiko laporan keuangan, dan dampak geopolitik. Dengan dukungan dewan komisaris yang aktif, BPD diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan ekonomi berkelanjutan.
Poin penting:
- OJK menyerukan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan SDM BPD untuk menghadapi tantangan operasional di era digital dan geopolitik.
- Dewan komisaris BPD diharapkan berperan aktif dalam pengawasan, sementara SKAI perlu jalur pelaporan independen demi akuntabilitas.
- Kolaborasi antara BPD, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci menciptakan ekonomi berkelanjutan di daerah.
Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran krusial sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Namun, di tengah pesatnya digitalisasi dan dinamika global, risiko operasional BPD kian kompleks. Dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI) yang digelar di Malang (16/1/2025), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerukan perbaikan tata kelola sebagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan masa depan.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Issabella Wattimena, menyoroti sejumlah risiko utama yang berpotensi mengganggu kinerja BPD. “BPD perlu mewaspadai risiko serangan siber, kesalahan penyajian laporan keuangan, hingga dampak risiko geopolitik terhadap sektor riil,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/1).
Untuk menjawab tantangan ini, OJK telah menyusun Roadmap Penguatan BPD 2024–2027 yang berfokus pada tiga pilar utama: penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan sumber daya manusia (SDM). Sophia juga mengingatkan pentingnya pengawasan aktif dari dewan komisaris untuk memastikan prinsip tata kelola diterapkan secara konsisten di semua tingkatan organisasi.
Pentingnya pengawasan aktif
Peran komite audit dinilai sangat vital dalam mendukung kinerja dewan komisaris. Sophia menekankan bahwa Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) harus memiliki jalur pelaporan independen ke Komite Audit, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas. “Pengawasan yang kuat memastikan operasional BPD tetap aman dan sesuai dengan regulasi,” tambahnya.
Selain itu, Sophia memaparkan dukungan OJK terhadap peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan, khususnya untuk program prioritas pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah dan penguatan pembiayaan UMKM.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat. “Kolaborasi adalah kunci utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan memperkuat tata kelola dan memperluas kolaborasi, BPD dapat bertransformasi menjadi mitra strategis yang mampu merumuskan kebijakan inovatif dan adaptif sesuai kebutuhan lokal. ■
