PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Langkah ini merupakan bentuk kontribusi nyata BTN dalam membuka akses pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna memenuhi kebutuhan rumah layak huni dengan harga terjangkau.
Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, memaparkan komitmen tersebut dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 7 Januari 2025. Pertemuan ini membahas langkah konkret untuk merealisasikan Program Tiga Juta Rumah dan dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat negara, termasuk Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid.
Dalam pertemuan tersebut, Nixon menjelaskan bahwa dukungan BTN dilakukan secara berkesinambungan, dengan memberikan berbagai usulan kepada pemerintah terkait aspek supply dan demand di ekosistem perumahan. Usulan ini mencakup perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan hingga 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau, serta permintaan dukungan untuk mendapatkan sumber pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BTN juga memanfaatkan pengalaman dari keberhasilan Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana KPR Subsidi yang disalurkan BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah. Untuk mencapai target tiga juta rumah, BTN mengusulkan kombinasi skema subsidi selisih bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Usulan lainnya adalah pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR hingga 30 tahun. Dengan langkah ini, subsidi yang digunakan dapat dialihkan setelah 10 tahun untuk pengajuan baru, sehingga jangkauannya semakin luas.
“Kami ingin memastikan bahwa subsidi yang dialokasikan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan tenor yang diperpanjang hingga 30 tahun, angsuran KPR akan menjadi lebih ringan meskipun bunganya berubah. Kami telah menyepakati usulan ini bersama Kementerian PKP dan BP Tapera,” ungkap Nixon.
Selain itu, BTN juga mengajukan penerbitan obligasi dengan jaminan pemerintah untuk mendukung pembiayaan Program Tiga Juta Rumah. Dengan jaminan tersebut, BTN dapat memperoleh bunga kupon yang lebih rendah dan menarik pendanaan dalam jumlah besar dari luar negeri. BTN juga menyampaikan rencana sekuritisasi aset KPR FLPP sebagai langkah untuk mendapatkan pendanaan tambahan dari investor domestik maupun internasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa APBN 2025 mengalokasikan Rp35 triliun untuk mendukung pembiayaan perumahan. Alokasi ini terdiri dari FLPP sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.
BTN juga berkomitmen menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan pengemudi ojek online, yang hingga kini telah mencapai 10% dari total penerima KPR Subsidi BTN. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BTN untuk meningkatkan inklusi keuangan dalam pembiayaan perumahan.
“Dukungan BTN untuk Program Tiga Juta Rumah sejalan dengan misi kami pada tahun 2025, yaitu menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. Program perumahan rakyat ini tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan,” ujar Nixon. ■
