Sebuah investigasi mengungkapkan skala besar keterlibatan perbankan Indonesia dalam transaksi judi online. Dari total 28 bank umum yang terlibat, Bank Central Asia (BCA) merupakan bank dengan jumlah rekening terbanyak yang digunakan dalam aktivitas ilegal ini. Data terbaru mengungkapkan 517 rekening di BCA terhubung ke jaringan judi online, mengungguli bank besar lainnya seperti BRI, BNI, dan Mandiri.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dalam konferensi pers, menyatakan bahwa keberhasilan pemberantasan judi online memerlukan kerja sama erat antara pemerintah dan sektor perbankan. “Kami memantau salah satu yang paling banyak adalah Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dan lain-lain,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/11).
Hingga saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir lebih dari 380 ribu situs judi online sejak pemerintahan baru Prabowo Subianto dimulai pada Oktober 2024. Namun, Meutya menegaskan bahwa menutup situs saja tidak cukup, karena aliran dana melalui rekening bank dan e-wallet tetap menjadi “urat nadi” dari aktivitas ini.
Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 13.481 rekening terkait judi online telah diblokir, dengan nilai transaksi mencapai Rp280 triliun selama kuartal III 2024.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa pelaku judi online semakin canggih, memanfaatkan layanan keuangan nonbank seperti aset kripto dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).
“Mereka semakin lihai dengan memanfaatkan layanan keuangan nonbank, seperti menggunakan aset kripto. Pola transaksi di beberapa kasus mengalami pergeseran,” ungkap Ivan pada Selasa (5/11).
Selain bank, platform e-wallet seperti Dana, Gopay, Ovo, dan LinkAja juga terdeteksi digunakan untuk aktivitas judi online. Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan pengelola e-wallet untuk memastikan pengurangan aktivitas ilegal ini di platform mereka.
“E-wallet yang memang disinyalir platformnya dipakai, banyak digunakan untuk giat judi online. Kami sudah komunikasi untuk terus menurunkan di e-wallet mereka masing-masing,” tambah Meutya.
Dalam upaya memperketat pengawasan, pemerintah Indonesia, melalui Desk Pemberantasan Judi Daring yang dipimpin oleh Menko Polhukam Budi Gunawan, terus meningkatkan pemblokiran situs judi dan melacak aliran dana yang mencurigakan. Meutya menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memutus jaringan besar yang menopang industri judi online.
“Dua hal itu tidak bisa terpisahkan. Kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya,” ujar Meutya menggambarkan hubungan antara situs judi dan aliran dana.
Pemberantasan ini menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga integritas sistem keuangan Indonesia sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online yang terus berkembang. ■
