Tegas! OJK bilang, pemain judi online tak bisa ajukan kredit ke bank

- 28 Agustus 2024 - 16:54

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan masyarakat yang terbukti bermain judi online tidak akan bisa mengajukan kredit, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR) di perbankan. Ini adalah langkah tegas yang ditempuh OJK untuk memberantas judi online.

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani mengatakan bahwa regulator akan memasukkan nama-nama yang bermain judi online ke dalam sistem informasi OJK sebagai bentuk efek jera. Dia menjelaskan bahwa sistem informasi tersebut sudah berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kami akan memasukkan orang-orang yang terlibat [judi online] ke dalam satu sistem informasi yang kami akan susun dan kami akan buat bahwa seluruh pelaku jasa keuangan bisa mengakses sehingga orang-orang yang diduga terlibat di dalam judi online kami masukkan ke dalam sistem informasi ini, sehingga diharapkan ini menimbulkan efek jera,” ujarnya.

Dia mengatakan hal itu dalam acara Deklarasi Pemberantasan Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (28/8). Hari ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta 11 asosiasi dan perhimpunan mengumumkan pembetukan satuan tugas atau tim bersama untuk memberantas judi online di Tanah Air.

“Satgas atau tim bersama tersebut dibentuk untuk mengorkestrasi upaya-upaya pemberantasan judi online secara lebih masif, tegas, dan tanpa pandang bulu,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, dengan adanya sistem informasi tersebut, maka seseorang yang bermain judi online tidak akan bisa lagi menikmati layanan di sektor jasa keuangan.

“Misalnya, X terlibat di rantai judi online, kita blokir rekening X di seluruh perbankan di Indonesia, kemudian orang itu kami cantumkan ke dalam orang yang nggak bisa menikmati layanan sektor jasa keuangan, nggak bisa buka tabungan, nggak bisa ngambil kredit, harus begitu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rizal menyampaikan bahwa untuk memberantas judi online hingga ke akar membutuhkan upaya penuh. “Judi online ini kan extraordinary crime harus ada extraordinary effort, nggak bisa dengan cara biasa, harus digunting itu rekeningnya,” katanya.

Rizal menyampaikan bahwa OJK berkomitmen untuk ikut serta secara aktif mencegah dan melakukan pemberantasan judi online. Dia menekankan bahwa langkah ini sebagai kewajiban regulator sebagai otoritas pengawas di sektor jasa keuangan dengan begitu banyak pelaku jasa keuangan.

Berdasarakan data OJK, Rizal mengungkap bahwa Satuan Tugas (Satgas) Judi Online telah memblokir 6.000 rekening bank yang terlibat judi online. Hal ini dilakukan untuk memberantas aktivitas judi online di Tanah Air.

“Kami berkomitmen, kami akan banned itu orang-orang yang terlibat di proses judi online, tidak akan bisa menikmati seluruh layanan di sektor jasa keuangan,” tegasnya.

Dari aspek pencegahan, lanjut Rizal, OJK sangat aktif dalam melakukan edukasi dan literasi di sektor jasa keuangan, baik masyarakat maupun seluruh konsumen di sektor jasa keuangan terkait dengan bahayanya judi online.

OJK juga memperkuat rezim anti pecucian uang, mulai dari know your customer hingga due diligence. Regulator akan terus berkomitmen untuk memberantas judi online agar judi online ini lenyap dari lingkungan masyarakat.

“Komitmen dari OJK untuk memberantas judi online yang merusak sendi-sendi kehidupan kita semua, kita konkretisasi di dalam seluruh kewenangan otoritas jasa keuangan,” ujarnya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan ada 689 akun yang terindikasi terlibat kegiatan judi online. Hal tersebut berdasarkan hasil temuan cyber patrol dalam empat minggu terakhir.

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI, Anton Daryono mengatakan 689 akun yang terindikasi terlibat perjudian online tersebut berasal dari 27 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP).

Selain itu, pihaknya juga mencatat 123 Uniform Resource Locator (URL) perjudian online dan 150 akun yang diperjualbelikan di platform e-commerce serta di media sosial.

“Bank Indonesia telah meminta PJP untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi serta melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti melakukan tindak lanjut seperti pemblokiran, penutupan akun, dan melaporkan penutupan URL terindikasi perjudian online ke Kominfo,” ujarnya di Jakarta, Rabu (28/8). ■

Comments are closed.