Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), berbagai negara mulai merumuskan regulasi untuk memastikan penggunaan AI yang aman dan etis. Uni Eropa telah menjadi pelopor dengan mengesahkan undang-undang AI pertama di dunia, yaitu AI Act, yang sangat komprehensif namun dianggap terlalu ketat oleh banyak inovator.
Regulasi ini mencakup berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum teknologi AI dapat diimplementasikan, sehingga banyak inovator merasa terhambat dalam mengembangkan teknologi baru. Sebaliknya, beberapa negara seperti Inggris, Dubai, dan Jepang mengadopsi pendekatan yang lebih pro-inovasi dan berusaha menarik investasi global.
Inggris, misalnya, mengambil pendekatan yang fleksibel dengan fokus pada prinsip-prinsip etika dan panduan praktis yang dapat diterapkan di berbagai sektor. Pendekatan ini dituangkan dalam whitepaper berjudul “A Pro-Innovation Approach to AI Regulation” yang diterbitkan pada Maret 2023.
Regulasi AI di Inggris disesuaikan dengan tingkat risiko yang terkait dengan penggunaan AI tertentu, memungkinkan inovasi AI berkembang di area yang risikonya rendah. Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil sangat ditekankan untuk memastikan regulasi yang efektif dan inklusif.
Dubai mengadopsi regulasi cepat dan efektif untuk memaksimalkan manfaat AI sambil mendorong kolaborasi global. Inisiatif seperti “Dubai AI” dan pembentukan Aliansi AI Generatif Dubai menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan Dubai sebagai pusat inovasi teknologi. Regulasi di Dubai lebih fokus pada penggunaan AI daripada teknologi itu sendiri, memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat.
Jepang memilih pendekatan regulasi yang ringan dan berfokus pada pengawasan yang dipimpin oleh industri. Pendekatan ini bertujuan untuk menarik investasi dengan menjaga keseimbangan antara regulasi dan inovasi. Meskipun ada beberapa indikasi peraturan yang lebih ketat, fokus utama tetap pada regulasi yang pro-inovasi dan mendukung pengembangan teknologi.
Regulasi AI di Inggris disesuaikan dengan tingkat risiko yang terkait dengan penggunaan AI tertentu, memungkinkan inovasi AI berkembang di area yang risikonya rendah. Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil sangat ditekankan untuk memastikan regulasi yang efektif dan inklusif.
Untuk menarik investasi dan membangun positioning dalam supply chain global terkait ekonomi AI, Indonesia dapat mengambil beberapa langkah strategis.
Regulasi berbasis prinsip dan risiko
Mengadopsi pendekatan berbasis prinsip etika dan panduan praktis yang fleksibel seperti di Inggris, dengan regulasi yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang terkait dengan penggunaan AI tertentu.
Pengawasan dan pengaturan yang lebih mendetail terkait etika dan panduan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan asosiasi industri, mirip dengan pendekatan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini. Inovasi-inovasi baru dapat ditampung dalam sistem sandbox, yang memungkinkan eksperimen dan pengujian dalam lingkungan yang terkendali sebelum diterapkan secara luas.
Hal ini juga merupakan rekomendasi yang diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam kajian tentang tata kelola AI yang dilakukan pada tahun 2021, kebetulan saya terlibat dalam riset kajian tersebut. Pengawasan yang dipimpin oleh industri ini adalah pendekatan yang akan dilakukan di Jepang, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara regulasi dan inovasi sambil menarik investasi global.
Kolaborasi global dan domestik
Mendorong kolaborasi global dalam merumuskan regulasi AI yang komprehensif, serta kolaborasi domestik antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan regulasi yang inklusif dan efektif. Indonesia bisa berpartisipasi aktif di forum-forum strategis seperti World Economic Forum (WEF), G20, dan ASEAN, untuk memperkuat posisi dan membentuk kebijakan AI yang berkelanjutan.
Selain itu, Indonesia harus menangkap peluang emas dengan menjadi tuan rumah Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence yang diharapkan oleh UNESCO pada tahun 2025. Keikutsertaan aktif dalam forum internasional ini akan memperkuat kerjasama global dalam pengembangan etika dan regulasi AI, serta membuka peluang untuk menarik investasi dan kolaborasi internasional dalam pengembangan teknologi AI di Indonesia.
Infrastruktur dan sumber daya manusia
Investasi dalam infrastruktur digital seperti data center, jaringan internet cepat, dan cloud computing, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam bidang AI dan teknologi terkait. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur ini, termasuk pengurangan pajak dan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur digital.
Indonesia harus menangkap peluang emas dengan menjadi tuan rumah Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence yang diharapkan oleh UNESCO pada tahun 2025. Keikutsertaan aktif dalam forum internasional ini akan memperkuat kerjasama global dalam pengembangan etika dan regulasi AI, serta membuka peluang untuk menarik investasi dan kolaborasi internasional dalam pengembangan teknologi AI di Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif bagi kampus luar negeri dan pusat riset yang ingin membuka cabang di Indonesia, menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih kaya dan beragam. Promosi Golden Visa bagi ahli AI juga perlu digencarkan, seperti yang telah diberikan kepada Sam Altman, CEO OpenAI Foundation, untuk menarik talenta global ke Indonesia.
Selanjutnya, memberikan kuota khusus untuk penerima beasiswa LPDP terkait AI akan memastikan bahwa lebih banyak mahasiswa Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mendalami bidang AI di universitas ternama, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk menjadi pusat pengembangan teknologi AI dan menarik lebih banyak investasi global.
Insentif untuk perusahaan multinasional dan startup AI
Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi perusahaan dan startup yang mengembangkan solusi AI untuk isu-isu sosial dan industri kreatif, seperti pengurangan pajak, dana hibah, dan program inkubasi. Pemerintah perlu menciptakan cluster smart city yang mendukung visi ini, disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing. Misalnya, wilayah dengan potensi pariwisata dapat fokus pada pengembangan teknologi AI untuk mendukung industri pariwisata dan kebudayaan, sedangkan wilayah industri dapat mengembangkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong penggunaan AI untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dukungan terhadap industri kreatif dengan memanfaatkan kekayaan budaya Indonesia juga harus menjadi prioritas, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh sektor ini.
Kolaborasi ini bisa dilakukan dengan menggandeng berbagai organisasi dan asosiasi, seperti Indonesia Creative Cities Network (ICCN), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan ASEAN Smart Cities Network (ASECH). Dengan demikian, inisiatif ini dapat terintegrasi secara nasional dan menciptakan lapangan kerja baru serta potensi ekonomi baru.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong penggunaan AI untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dukungan terhadap industri kreatif dengan memanfaatkan kekayaan budaya Indonesia juga harus menjadi prioritas, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh sektor ini.
Dengan memanfaatkan keunggulan lokal dan fokus pada aplikasi yang relevan dengan konteks negara berkembang, Indonesia dapat menjadi pemain kunci yang unik dalam ekonomi AI global.
Langkah-langkah ini tidak hanya untuk menarik investasi tetapi juga untuk menguatkan positioning Indonesia dalam rantai pasok ekonomi AI global. Indonesia memiliki keunikan tersendiri dan dapat mengambil ceruk pasar yang berbeda, tidak bersaing langsung dengan negara-negara seperti UK, Jepang, dan Dubai, tetapi justru melengkapi ekosistem global AI.
Dengan memanfaatkan keunggulan lokal dan fokus pada aplikasi yang relevan dengan konteks negara berkembang, Indonesia dapat menjadi pemain kunci yang unik dalam ekonomi AI global.
Dengan mengadopsi pendekatan regulasi yang berbasis prinsip dan risiko, mendorong kolaborasi global dan domestik, mengembangkan infrastruktur dan sumber daya manusia, memberikan insentif yang menarik, serta memanfaatkan AI dalam pemerintahan dan industri kreatif, Indonesia dapat menarik investasi global dan memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam inovasi AI. Pendekatan ini akan membantu Indonesia bersaing dalam ekonomi AI global dan memberikan solusi bagi masalah-masalah khas di negara berkembang. ■
