digitalbank.id – Kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending sebagai bagian dari transformasi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari program hilirisasi pemerintah, terutama UMKM. Dukungan pendanaan fintech P2P mutlak dibutuhkan dalam program ini.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan fintech P2P bisa menjadi bagian dalam mendukung UMKM yang masuk dalam program hilirisasi oleh pemerintah, salah satunya UMKM yang masuk dalam program e-katalog UMKM dimana 40% pengadaan barang atau jasa pemerintah harus dialokasikan kepada UMKM
“UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fintech bisa masuk untuk membantu pembiayaan ke UMKM untuk modal kerja, karena dalam program 40% belanja Pemerintah, UMKM memiliki kepastian harga dan pendapatan. Hilirisasi jangan hanya berfokus pada industri besar saja,” katanya, Jumat (22/9).
Baca juga: Indodana gelar next gen fintech untuk anak muda Indonesia timur
Menurut dia, dalam hilirisasi yang menjadi program pemerintah, UMKM bisa membuat end product dengan teknologi. Untuk nikel misalnya, UMKM bisa memuat produk hilirisasi berupa alat makan hingga produk kesehatan, termasuk juga di sektor perkebunan melalui produk CPO hingga rumput laut.
“Hilirisasi akan menjadi ekonomi baru bagi UMKM. Hal ini juga yang kami harapkan, perusahaan fintech maupun lembaga keuangan juga melihat keunggulan domestik Indonesia. Kita unggul dari banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, seperti agrikultur produk sawit, maupun aquaculture,” katanya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (MenKominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, dalam mendukung transformasi digital pihaknya memiliki beberapa strategi. Pertama, UMKM Level Up, dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi UMKM agar dapat go online melalui digital mentoring dan business incubator.
Baca juga: Pusdafil sangat penting bagi operasional fintech P2P atau pinjol
“UMKM didampingi oleh fasilitator baik secara daring maupun luring pada fasilitas basecamp, untuk mendapatkan pelatihan terkait teknologi digital termasuk PoS (Point Of Sale) system dan pemanfaatan fintech,” tutur Budi.
Ada juga strategi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di mana Kemenkominfo terus mendukung dan mendorong promosi serta pendampingan produk-produk buatan Indonesia. Hingga Juni 2023, Kemenkominfo telah memfasilitasi 22 juta UMKM onboarding ke ekosistem digital.
Kemudian literasi digital, kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara untuk adopsi dan pemanfaatan teknologi digital bagi UMKM dan untuk mendorong ekonomi digital yang diikuti 4.746.583 peserta.
Baca juga: Pusdafil sangat penting bagi operasional fintech P2P atau pinjol
Terakhir, menggelar Digital Entrepreneurship Academy (DEA) berupa fasilitasi kegiatan peningkatan keterampilan atau keahlian kewirausahaan digital bagi para pelaku UMKM dengan 30 ribu pelaku usaha yang dilakukan pada 2023.
“Kunci transformasi digital adalah bagaimana membuat masyarakat lebih produktif, sehingga ruang digital lebih sehat dan memberikan kontribusi bagi ekonomi nasional,” tandasnya. ■
