digitalbank.id – TINGKAT inklusi keuangan di Indonesia telah meningkat secara signifikan selama tujuh tahun terakhir. Apalagi dalam dua tahun terakhir, akses masyarakat terhadap instrumen keuangan meningkat 700 basis poin (bps). Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2015 mencapai 50%. Kemudian naik menjadi 83,4% pada tahun 2021. Pada tahun 2019, inklusi keuangan mencapai 76,19%.
Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, tingkat inklusi keuangan di Indonesia diperkirakan akan mencapai 90% pada tahun 2024. Tiko memperkirakan bank agen dan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) telah mengakselerasi inklusi keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. “Saya kira kedua layanan ini [Agen Bank dan QRIS] menjadi kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan dari 50% [2015] menjadi 84% pada 2021,” kata Tiko pada Konferensi Internasional BUMN bertajuk “The Role of BUMN”, dikutip antara Selasa (2022-10-18).
Kecuali itu, kedua layanan yang dipimpin pemerintah ini telah menciptakan ekosistem dengan banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) yang pada akhirnya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kedua layanan ini memudahkan akses masyarakat Indonesia yang secara geografis berdomisili di negara pesisir atau kepulauan. “Dua layanan ini (Bank Agen dan QRIS) akan memudahkan masyarakat di setiap pulau untuk mengakses bank mereka dari jarak jauh tanpa harus pergi ke cabang,” kata Tiko.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah sedang memperkuat inklusi keuangan bagi pengusaha mikro, 45 juta di antaranya pengusaha mikro, 30 juta di antaranya tidak memiliki akses keuangan yang memadai. “Mereka [pengusaha mikro] sudah memiliki rekening bank dan pembayaran keuangan, tetapi mereka tidak memiliki cukup akses ke pendanaan,” kata Tiko.
Tidak hanya itu, literasi keuangan dan perlindungan konsumen akan meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya inklusi keuangan. “Tidak hanya mudah bagi masyarakat untuk mengakses dana tersebut, tetapi juga sangat penting untuk melindungi mereka,” kata Tiko.
Sebagai acuan, indeks inklusi keuangan Indonesia diperkirakan akan mencapai 83,6% pada tahun 2021, dan beberapa indikator utama yang mendukung kinerja tersebut antara lain peningkatan akses keuangan, penggunaan layanan keuangan formal, dan peningkatan kualitas layanan keuangan.(SAF)
